Sri Mulyani Pesan kepada Investor dan Bankir: Jangan Lupa Bayar Pajak

Sri Mulyani Pesan kepada Investor dan Bankir: Jangan Lupa Bayar Pajak

JoSS, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pesan penting kepada para investor dan bankir yang hadir dalam Mandiri Investment Forum 2025 yang digelar di Fairmont Hotel, Jakarta Pusat, pada Selasa (11/2). Ia mengingatkan agar mereka tidak lupa membayar pajak, sekaligus berharap keberhasilan bagi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk serta klien yang bekerja sama dengan bank tersebut.

“Jadi, saya berharap Anda akan jauh lebih makmur dan jangan lupa bayar pajak!” ujar Sri Mulyani yang disambut tepuk tangan meriah dari para peserta yang hadir. Pesan tersebut disampaikan dalam suasana Tahun Baru China yang turut dirayakan dalam forum tersebut.

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga membahas mengenai masalah perpajakan, khususnya terkait implementasi sistem coretax yang baru diperkenalkan sejak 1 Januari 2025. Ia mengakui adanya sejumlah keluhan dari masyarakat terkait sistem tersebut, namun ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperbaiki dan menyempurnakan sistem perpajakan yang canggih tersebut.

“Saya tahu beberapa dari Anda masih komplain mengenai coretax. Kami akan terus memperbaiki,” tegas Sri Mulyani. Ia menambahkan bahwa membangun sistem kompleks seperti coretax, yang melibatkan lebih dari 8 miliar transaksi, bukanlah hal yang mudah, namun hal ini tidak menjadi alasan untuk tidak terus berinovasi dan memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia.

Sebagai informasi, sebelum acara tersebut, Kementerian Keuangan sempat diterpa badai terkait kasus hukum yang menimpa Direktur Jenderal Anggaran, Isa Rachmatarwata. Kejaksaan Agung telah menetapkan Isa sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang melibatkan PT Jiwasraya, yang merugikan negara hingga lebih dari Rp16,8 triliun. Kasus ini terkait dengan jabatannya sebagai Kepala Biro Asuransi di Bapepam LK pada periode 2006-2012.

Menanggapi kasus tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, menegaskan bahwa meskipun ada dugaan pelanggaran hukum oleh pejabat di Kementerian Keuangan, hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan aturan dan kewajiban perpajakan. “Imbauan saya, apapun yang terjadi itu bukan sebuah tujuan kita untuk melakukan pelanggaran. Saya yakin kepercayaan masyarakat masih tinggi kepada pemerintah,” kata Misbakhun di Kompleks DPR RI pada Senin (10/2).

Misbakhun juga menyampaikan harapannya agar kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Ia menambahkan bahwa Komisi XI, sebagai mitra Kementerian Keuangan, mendukung proses hukum yang sedang berlangsung.