JoSS, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menanggapi isu yang berkembang mengenai rencana penghapusan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Isu ini muncul setelah adanya kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghematan anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun pada tahun ini.
Airlangga mengungkapkan bahwa dirinya tidak dapat memberikan komentar terkait kebijakan penghapusan THR dan gaji ke-13 bagi PNS. Pasalnya, kebijakan tersebut berada dalam kewenangan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Airlangga menegaskan bahwa semua pertanyaan terkait hal ini sebaiknya diarahkan kepada Menteri Keuangan. “Kemudian yang dari segi lain tanyakan Bu Menteri Keuangan. Ya itu tanyanya Menteri Keuangan,” ujar Airlangga saat memberikan keterangan kepada media di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, pada Rabu (5/2).
Berbeda dengan kebijakan untuk PNS, Airlangga menyatakan bahwa untuk pekerja swasta, pembicaraan terkait THR dan gaji ke-13 telah dilakukan dengan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli. “THR dan gaji ke-13 dari segi perusahaan. Kemarin saya sudah berbicara dengan Menteri Tenaga Kerja. Menteri Tenaga Kerja juga akan mempersiapkan untuk itu,” tambahnya, menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan kebijakan terkait pembayaran THR bagi pekerja swasta.
Viral di Media Sosial: Isu Penghapusan Gaji Ke-13 dan Ke-14 PNS
Belakangan ini, dunia maya dihebohkan dengan beredarnya pesan berantai di WhatsApp dan unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa pemerintah berencana menghapus gaji ke-13 dan gaji ke-14 bagi PNS pada tahun 2025. Dalam pesan yang beredar, disebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para sekretaris jenderal kementerian untuk membahas kebijakan tersebut. Namun, hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak pemerintah terkait kebenaran informasi ini.
Sebuah pesan yang beredar di WhatsApp menyatakan, “Ada informasi, gaji 13 dan 14 ditiadakan. Sesmen/sekjen lagi dikumpulin presiden malam ini. Itu dari orang Seskab pelatih. Infonya nanti malam mau dibahas.”
Gaji ke-13, yang biasanya diberikan menjelang tahun ajaran baru, merupakan tambahan penghasilan bagi PNS untuk membantu kebutuhan pendidikan anak-anak mereka serta memberikan dukungan finansial. Pencairan gaji ke-13 ini telah diatur setiap tahunnya dalam Peraturan Pemerintah (PP). Namun, kabar terbaru menyebutkan bahwa pemerintah kemungkinan tidak akan lagi memberikan gaji ke-13 pada tahun 2025, meskipun hal ini masih belum dikonfirmasi secara resmi.
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS
Leave a Reply