Dave Laksono Desak Keterbukaan Pemerintah Malaysia Terkait Insiden Penembakan Pekerja Migran Indonesia

JoSS, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendesak agar pemerintah Malaysia lebih terbuka dan transparan terkait insiden penembakan terhadap pekerja migran Indonesia yang terjadi di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, pada 24 Januari 2025. Insiden tersebut mengakibatkan satu warga negara Indonesia (WNI) meninggal dunia dan empat lainnya terluka.

Dave menyesalkan peristiwa penembakan yang terjadi, karena hal tersebut berpotensi merusak hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia. Ia mengharapkan adanya keterbukaan dari pihak berwenang Malaysia untuk menjelaskan kronologi kejadian secara lengkap.

“Kita minta ada keterbukaan, transparansi yang tegas dan jelas dari aparat Malaysia sendiri dan juga dari seluruh pemerintahan Indonesia, baik itu dari Kementerian P2MI, Kementerian Luar Negeri, Bakamla atau pun Angkatan Laut dan juga kepolisian untuk terlibat juga dalam pengusutan kasus ini,” ujar Dave dalam keterangan pada Selasa, 28 Januari 2025.

Dave juga menginginkan penjelasan dari otoritas Malaysia terkait ekskalasi situasi yang terjadi saat insiden tersebut. Jika memang ada dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pekerja migran Indonesia, Malaysia harus menjelaskan sejauh mana eskalasi kejadian sehingga aparat keamanan Malaysia merasa perlu untuk melakukan penembakan.

“Kami harapkan persoalan ini dapat diusut hingga selesai, tidak ada ditutupi, dan jangan sampai jadi preseden yang buruk untuk menutupi kasus yang mengakibatkan orang meninggal,” tambah Dave yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar.

KBRI Kuala Lumpur Pastikan Perlindungan bagi WNI yang Terdampak

Terkait dengan insiden penembakan ini, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, mengungkapkan bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur telah menerima informasi dari Polisi Diraja Malaysia (PDRM) bahwa salah satu korban meninggal dunia adalah warga negara Indonesia asal Riau dengan inisial B.

Judha menjelaskan bahwa jenazah B akan dipulangkan setelah proses autopsi selesai. KBRI akan memastikan seluruh prosedur pemulasaran jenazah dan memfasilitasi pemulangan jenazah ke daerah asal.

“KBRI akan melakukan seluruh prosedur pemulasaran jenazah, serta memfasilitasi pemulangan ke daerah asal,” ujar Judha, 28 Januari 2025.

Untuk empat WNI lainnya yang mengalami luka-luka, Judha menambahkan bahwa mereka telah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit dan kondisi mereka kini sudah stabil. KBRI Kuala Lumpur juga telah memperoleh akses kekonsuleran untuk bertemu dengan para korban pada Rabu, 29 Januari 2025.

Kronologi Penembakan dan Respons Kementerian Luar Negeri RI

Kejadian penembakan terjadi sekitar pukul 03.00 waktu setempat pada 24 Januari 2025. Dalam insiden tersebut, aparat Polisi Maritim Malaysia (APMM) melakukan penembakan terhadap sebuah kapal yang sedang melintas di perairan Tanjung Rhu, Selangor, saat mereka sedang melakukan patroli.

Penembakan terjadi setelah diduga ada perlawanan dari para penumpang kapal. Akibat insiden ini, satu WNI meninggal dunia, sementara empat lainnya terluka dan mendapatkan perawatan medis.

Menanggapi insiden tersebut, KBRI Kuala Lumpur segera mengambil langkah untuk memastikan perlindungan bagi para WNI yang terdampak. Selain itu, Kementerian Luar Negeri RI juga telah mengirimkan nota diplomatik kepada pihak Malaysia untuk mendesak dilakukannya penyelidikan menyeluruh, termasuk menyoroti kemungkinan adanya penggunaan kekuatan berlebihan dalam penanganan kejadian tersebut.

“Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memantau perkembangan kasus ini serta memberikan pendampingan kekonsuleran dan hukum, guna memastikan terpenuhinya hak hak WNI dalam sistem hukum di Malaysia,” tegas Judha.

Pentingnya Keterbukaan dan Pengusutan Tuntas

Insiden penembakan ini menambah kekhawatiran terkait keselamatan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk berkolaborasi dalam mengusut tuntas kasus ini, memastikan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia, dan mencegah agar insiden serupa tidak terulang di masa depan.