JoSS, SRAGEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen telah menerima instruksi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyisihkan anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) guna mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Instruksi tersebut disampaikan melalui surat resmi dari Kemenkeu, namun hingga kini, jumlah anggaran yang harus disisihkan dan detail penggunaannya belum jelas.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sragen, Dwiyanto, dalam wawancaranya dengan Espos pada Rabu (8/1/2025). Dwiyanto menjelaskan bahwa meskipun perintah untuk menyisihkan anggaran DAU sudah diterima, informasi lebih lanjut mengenai jumlah anggaran dan mekanisme pelaksanaannya masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Kemenkeu.
“Kemungkinan digunakan untuk Program MBG itu. Selama ini juga belum ada sosialisasi terkait dengan teknis pelaksanaan MBG di Sragen. Sosialisasi ke sekolah-sekolah juga belum ada. Jadi saya belum bisa bicara banyak terkait hal itu,” ujar Dwiyanto.
Program MBG di Sragen sebelumnya sempat terkendala oleh masalah anggaran. Untuk itu, Kodim 0725/Sragen juga menunggu verifikasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) terkait alokasi anggaran untuk program ini. Komandan Kodim Sragen, Letkol (Inf) Ricky Yulianto Wuwung, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil verifikasi dari BGN sebelum dapat memastikan anggaran yang diperlukan.
Menurut Ricky, nilai anggaran yang diusulkan untuk Program MBG adalah sebesar Rp15.000 per anak. Rinciannya adalah Rp10.000 untuk biaya makanan dan Rp5.000 untuk operasional dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dapur untuk program ini sudah hampir selesai dengan persentase 99,9%, dan kini tinggal menunggu verifikasi dari BGN untuk dapat beroperasi.
Sebagai informasi, program ini bertujuan untuk memberikan makan bergizi secara gratis kepada sejumlah kelompok sasaran. Di Kabupaten Sragen, jumlah penerima manfaat Program MBG diperkirakan mencapai 198.000 orang, yang terdiri dari anak-anak mulai dari pra-Taman Kanak-Kanak (praTK), TK, SD, SMP, hingga SMA sederajat, termasuk juga pondok pesantren. Selain itu, Program MBG juga menyasar balita, ibu menyusui, dan ibu hamil.
Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Sragen juga belum dapat memberikan data pasti mengenai jumlah balita, ibu menyusui, dan ibu hamil yang akan menjadi penerima manfaat program ini. Sekretaris Dinkes Sragen, Agustin Sri Sumiwi Yuliana, menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu hasil koordinasi dengan Kodim untuk dapat menyampaikan data yang lebih akurat. “Datanya belum muncul. Nanti setelah berkoordinasi dengan Kodim baru bisa menyampaikan datanya. Penerima manfaatnya itu kan berada di radius tertentu dari SPPG” jelas Agustin.
Leave a Reply