JoSS, JAKARTA – Komisi II DPR RI bersama anggotanya telah mencapai kesepakatan bahwa seluruh tenaga honorer non-ASN di Indonesia wajib diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Keputusan ini didasari oleh Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2023 Pasal 66, yang menyebutkan bahwa setiap tenaga honorer non-ASN wajib melalui proses verifikasi dan validasi untuk diangkat menjadi PPPK, baik itu secara penuh waktu maupun paruh waktu.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan bahwa terdapat sekitar 1,7 juta tenaga honorer yang harus diproses untuk diangkat menjadi PPPK, dengan batas waktu paling lambat Desember 2024. Pada akhir tahun tersebut, seluruh honorer yang memenuhi kriteria harus sudah mendapatkan NIP (Nomor Induk Pegawai) sebagai tanda resmi status mereka sebagai PPPK.
Komisi II DPR RI juga menegaskan bahwa tenaga honorer yang telah bekerja tanpa putus selama lima tahun dengan Surat Keputusan (SK) resmi akan diangkat tanpa pengecualian. Terkait pembiayaan pengadaan PPPK di tahun 2024 ini, Komisi II menyebutkan bahwa sebagian besar anggaran akan dibiayai oleh APBN, sedangkan pemerintah daerah akan menerima arahan dan dukungan dari pemerintah pusat mengenai detail anggaran yang akan disediakan.
Undang-Undang ASN 2023 menjelaskan bahwa tenaga honorer dapat diangkat sebagai PPPK baik untuk posisi penuh waktu maupun paruh waktu. Selain itu, tenaga honorer juga diperkenankan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024, asalkan memenuhi syarat usia maksimal 45 tahun. Dengan demikian, setiap honorer di seluruh Indonesia, termasuk Papua, memiliki hak yang sama dalam pengadaan ASN, baik PPPK maupun CPNS, selama memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
Komisi II DPR RI menekankan pentingnya proses verifikasi dan validasi yang ketat guna memastikan data tenaga honorer yang sah. Hal ini karena laporan menunjukkan ada tenaga honorer yang tidak terdaftar di database BKN, sementara beberapa individu yang sebenarnya bukan honorer justru tercatat dalam data tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, proses verifikasi dan validasi akan dilakukan secara bertahap dan cermat mengingat jumlah tenaga honorer yang sangat besar.
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS
Leave a Reply