JoSS, JOGJA – Diskusi publik di Universitas Gadjah Mada (UGM) mengemuka sebagai wadah untuk mendorong pembentukan regulasi yang mengatur penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.
Diskusi yang berjudul “Kebutuhan Mengembangkan Regulasi Tata Kelola Kecerdasan Artifisial” ini diadakan oleh Fakultas Filsafat UGM bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta ELSAM.
Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia pada tahun 2030 diperkirakan akan tumbuh pesat, dengan kontribusi ekonomi mencapai 366 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, potensi pertumbuhan ini dipengaruhi oleh sejauh mana pemanfaatan teknologi AI di sektor industri.
Oleh karena itu, perlu adanya peraturan perundang-undangan yang lebih mengikat untuk mengatur tata kelola penggunaan AI agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Menurut Wamenkominfo Nezar Patria, kontribusi ekonomi digital Indonesia pada GDP saat ini masih di bawah 10 persen, namun diperkirakan akan meningkat drastis hingga mencapai 366 miliar dolar AS pada tahun 2030.
Hal ini dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi digital di Asia Tenggara yang dapat mencapai 1 triliun dolar, sehingga kontribusi ekonomi digital Indonesia diharapkan dapat mencapai hampir 40 persen.
“Dibandingkan di Asia Tenggara pertumbuhanya bisa mencapai 1 triliun dolar maka kontribusi ekonomi digital memberikan kontribusi hampir 40 persen,” katanya.
Kominfo telah mengeluarkan surat edaran mengenai panduan etik penggunaan AI sejak bulan Desember 2023 untuk membantu pengembangan AI yang berdampak sosial, ekonomi, dan budaya yang positif.
Meskipun demikian, surat edaran tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, karena pemerintah masih memantau pertumbuhan AI di sektor industri dalam rangka mengambil manfaat sebesar-besarnya sambil meminimalkan risiko yang muncul.
“Kita masih bergerak di soft regulation dengan mencermati pertumbuhan AI di sektor industri. Prinsipnya, kita ingin mengambil manfaat sebesar-besarnya namu juga memitigasi risiko yang muncul,” jelasnya.
Diskusi ini juga membahas beberapa risiko yang mungkin muncul akibat penggunaan AI, seperti penyalahgunaan untuk memicu diskriminasi sosial dan munculnya produk disinformasi yang dapat mengganggu harmoni sosial. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan yang mengikat mengenai penggunaan AI agar tidak merugikan masyarakat.
Selain memberikan panduan etika penggunaan AI di sektor industri, Kominfo juga mendorong lahirnya talenta digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Diperkirakan bahwa Indonesia membutuhkan 9 juta talenta digital dalam lima hingga enam tahun ke depan.
Dalam menghadapi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, Dr. Siti Murtiningsih menegaskan pentingnya pengembangan teknologi AI yang sejalan dengan nilai moral dan etika masyarakat serta tidak merugikan dari sisi aspek kemanusiaan. Oleh karena itu, perlu adanya instrumen hukum yang mengikat untuk mengatur penggunaan AI.
Diskusi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembentukan regulasi yang tepat untuk mengatur penggunaan AI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. (lna)
Leave a Reply