JoSS, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah bersiap memanfaatkan kecerdasan artifisial (AI) dalam meningkatkan pelayanan publik. Langkah ini diambil untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan yang disediakan.
Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah, Dadang Somantri, menyampaikan hal ini dalam acara Forum Koordinasi Pelayanan Publik (FKPP) Tahun 2024, di Hotel Gumaya Semarang, Selasa (5/3/2024). Dengan tema “Akselerasi Transformasi Digital untuk Peningkatan Pelayanan Publik”, diharapkan forum ini dapat memberikan pemahaman tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk meningkatkan pelayanan publik.
Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PAN RB yang telah menginisiasi forum tersebut. Forum ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang kecerdasan artifisial dalam bidang pelayanan publik, berbagi pengetahuan, serta implementasi praktik baik dari instansi yang sudah menerapkannya.
“Saya berharap, forum koordinasi ini juga menjadi ajang promosi, edukasi, dan komunikasi publik, tentang kebijakan di bidang pelayanan publik. Sehingga, didapatkan masukan untuk penyempurnaan kebijakan yang ada saat ini,” kata Dadang.
Dalam upaya memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, lanjutnya pemerintah terus mendorong transformasi digital pelayanan publik.
“Transformasi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya,” jelasnya.
Lebih lanjut Dadang menuturkan transformasi digital pelayanan publik merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung visi Indonesia Emas Tahun 2045.
Digitalisasi dianggap kunci dalam percepatan pelayanan publik, karena dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan.
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Jawa Tengah menjadi salah satu program prioritas Pj Gubernur. SPBE di Jateng diaplikasikan untuk mewujudkan pelayanan publik yang mudah, murah, cepat, dan tuntas.
Integrasi layanan publik dengan SPBE di Jateng meliputi berbagai aspek, seperti layanan perencanaan, penganggaran, keuangan, kepegawaian, pengadaan barang jasa, dan layanan pengaduan publik.
Plt Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Herman, menyatakan bahwa Jawa Tengah dipilih sebagai lokasi kegiatan ini karena dinilai aktif dalam pelayanan publik, memiliki data yang baik, serta indeks pelayanan publik yang bagus.
Herman juga mengajak Jawa Tengah untuk menjadi model dalam penerapan pelayanan publik yang efektif, yang dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di Indonesia.
Di Semarang ini, di Jawa Tengah ini, mal pelayanan publiknya, termasuk digitalnya, saya kira bagus juga. Makanya, saya sampaikan ke kepala bironya, ayo menjadi semacam model, sehingga nanti bisa direplikasi atau dicontoh daerah-daerah lain,” pungkasnya. (lna)
Leave a Reply