JoSS, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatatkan peningkatan tajam dalam penerbitan perizinan pada tahun 2023, dengan total 43.569 perizinan dibandingkan dengan 28.511 perizinan pada tahun sebelumnya.
Penyelenggaraan pelayanan perizinan di Provinsi Jawa Tengah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), yang memproses perizinan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, menyatakan bahwa pelayanan perizinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 masuk dalam kategori sangat baik. Menurutnya, hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk memastikan pelayanan semakin baik.
“Hasil penilaian pelayanan terhadap masyarakat kita di tahun 2023 mencapai 94, yang menunjukkan pelayanan yang kita lakukan dalam kategori sangat baik,” ujar Nana Sudjana setelah Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Ruang Rapat Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Kamis (18/1/2024).
Nana Sudjana juga menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melayani perizinan melalui proses digitalisasi, baik melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) maupun Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah (SIAP Jateng).
Selain itu, Nana meminta agar OPD terus berkoordinasi dengan kementerian terkait permasalahan perizinan yang dihadapi. Jika ada hal yang terkait dengan ranah hukum, hal tersebut harus segera dilaporkan secara berjenjang untuk diselesaikan dengan baik.
Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Sakina Rosellasari, menjelaskan bahwa dari total perizinan yang diterbitkan pada tahun 2023, sektor lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) menjadi yang paling banyak dengan 28.578 perizinan. Diikuti oleh sektor kelautan dan perikanan dengan 6.992 perizinan, dan ketenagakerjaan dengan 1.970 perizinan, serta perizinan di sektor lainnya.
Mayoritas perizinan masuk melalui sistem OSS-RBA, yang mencapai 40.910 perizinan. (lna)
Leave a Reply