JoSS, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jateng.
Penyerahan LHP dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Jateng, Hari Wiwoho, kepada Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah pada Senin (15/1/2024).
Nana Sudjana menilai bahwa penyerahan LHP memiliki nilai penting bagi para pengguna anggaran karena dapat menjadi acuan dalam menjaga ketertiban administrasi keuangan.
“LHP merupakan bagian dari upaya kita untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, tertib, berwibawa, dan akuntabel,” ungkapnya, seperti dikutip dari jatengprov.go.id.
Dia juga menyampaikan terima kasih kepada BPK atas peran pentingnya sebagai pengawas keuangan yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan pemerintahan.
Menurutnya, kemitraan yang dibangun antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan BPK telah membuahkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jawa Tengah.
Hal ini juga tercermin dari predikat Wajar Tanpa Pengecualian yang berhasil diraih Jawa Tengah hingga 12 kali berturut-turut.
“Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan seluruh pemerintah daerah di Jateng, telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Nana.
Nana Sudjana juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mencapai 94,4% dalam penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK. Meski telah mencapai persentase yang tinggi, pihaknya tetap mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum melaksanakan untuk segera memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
Dalam kesempatan tersebut, Nana berharap bahwa kegiatan pemeriksaan BPK akan berdampak pada percepatan perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. (lna)
Leave a Reply