JoSS, PORT MORESBY – Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, telah mengumumkan keadaan darurat selama 14 hari di ibu kota negaranya, Port Moresby, menyusul kerusuhan yang mengakibatkan penjarahan dan pembakaran toko-toko yang merenggut nyawa 15 orang.
Marape menyatakan bahwa keputusan ini diambil untuk mengendalikan situasi yang semakin memanas. Lebih dari 1.000 tentara telah dipersiapkan untuk turun tangan jika diperlukan. “Hari ini (11/1) kami menyerukan keadaan darurat selama 14 hari di ibu kota negara kami,” kata Perdana Menteri Papua Nugini James Marape, dikutip AFP.
Kerusuhan tersebut tidak hanya terbatas di Port Moresby, tetapi juga meluas ke kota Lae, sekitar 300 kilometer di utara ibu kota. Marape menegaskan bahwa pihak militer siap untuk melakukan intervensi guna meredakan situasi yang semakin tegang.
Pemicu kerusuhan ini adalah demonstrasi besar-besaran yang dilakukan warga di sekitar gedung parlemen Port Moresby. Mereka protes atas kesalahan dalam pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS).
Gaji PNS di Papua Nugini dikurangi sebesar 300 Kina atau sekitar Rp1,2 juta, yang diduga disebabkan oleh kesalahan administrasi di Badan Pajak Papua Nugini.
Pada Rabu (10/1/2024), demo yang semula berlangsung damai dengan pengawalan polisi berujung rusuh. Toko-toko dirampok dan dibakar, menciptakan situasi kekacauan di ibu kota negara tersebut.
St John Ambulance melaporkan adanya panggilan darurat yang banyak terkait insiden ini, dengan banyaknya orang yang terluka akibat pembakaran dan kekerasan.
“Layanan ambulans telah menerima sejumlah besar panggilan darurat di distrik ibu kota terkait insiden pembakaran dan orang-orang yang terluka akibat kerusuhan,” demikian keterangan St John Ambulance, seperti dikutip ABC Net.
Untuk mengatasi masalah ini, Marape memutuskan untuk menonaktifkan empat kepala departemen terkait selama 14 hari. Mereka antara lain adalah komisaris polisi, kepala personalia, keuangan, dan perbendaharaan.
Dalam konteks ini, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan bahwa tidak ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam kerusuhan tersebut.
“Hingga saat ini, tidak ada WNI yang menjadi korban dari kerusuhan tersebut,” ujar Judha dalam keterangannya, Kamis (11/1).
KBRI di Port Moresby terus berkoordinasi dengan pihak keamanan Papua Nugini untuk memastikan keselamatan dan perlindungan bagi WNI yang berada di sana.
Menurut data Kemenlu, ada sekitar 1.317 WNI yang tinggal di Papua Nugini. KBRI mengimbau agar WNI tetap waspada dan memperhatikan perkembangan situasi, serta berkoordinasi dengan KBRI jika ada keperluan mendesak.
“[WNI diimbau] tetap tinggal di kediaman sekiranya tidak ada keperluan yang sangat mendesak,” tambahnya. (lna)
Leave a Reply