
JoSS, TOKYO – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik dalam dua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perayaan 50 Tahun Hubungan Persahabatan dan Kerjasama ASEAN-Jepang.
Dalam pidato kuncinya di Hotel The Okura, Tokyo, Minggu (17/12/2023) Jokowi menyoroti perlunya mencegah konflik terbuka dengan mematuhi hukum dan aturan internasional, termasuk UNCLOS 1982 dan norma-norma kawasan.
“Kita harus mencegah konflik terbuka di kawasan dengan mematuhi hukum dan aturan internasional, termasuk UNCLOS 1982 dan norma-norma kawasan,” kata Jokowi, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis Biro Pers dan Sekretariat Presiden.
Dalam konteks ini, Jokowi mencatat bahwa ketidakpatuhan terhadap hukum internasional telah menciptakan tragedi kemanusiaan di Palestina dan konflik di Ukraina.
Agenda utama KTT ASEAN – Jepang hari ini menitikberatkan pada peningkatan hubungan ekonomi dan respons terhadap peningkatan pengaruh Cina di kawasan. Dalam pernyataan akhir KTT tersebut, Jepang dan Blok Asia Tenggara berkomitmen untuk memperkuat kerja sama keamanan, termasuk keamanan maritim. Pemimpin-pemimpin di kedua belah pihak juga menegaskan perlunya wilayah Indo-Pasifik yang berbasis pada peraturan yang bebas dan terbuka, penyelesaian sengketa secara damai, dan penghormatan terhadap integritas wilayah.
Dalam konteks ketegangan di Laut Cina Selatan, yang merupakan koridor perdagangan penting, Jokowi menyatakan dukungannya terhadap ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dan inisiatif kolaborasi inklusif lainnya. Dia menekankan perlunya kolaborasi inklusif untuk Indo-Pasifik sebagai potensi kerjasama yang mendukung perdamaian.
“Saat mencegah konflik terbuka, kita juga perlu menekankan kolaborasi inklusif untuk Indo-Pasifik sebagai potensi kerjasama yang mendukung perdamaian,” ujar Jokowi, mendukung inisiatif seperti KTT Mekanisme Trilateral antara Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, dan Korea Selatan.
Lebih lanjut, Jokowi menegaskan pentingnya memperkuat sentralitas ASEAN dan mengapresiasi dukungan Jepang dalam penyelesaian isu-isu regional, termasuk isu Myanmar. “Oleh karena itu, dukungan Jepang sebagai mitra ASEAN terus dibutuhkan, termasuk dalam penyelesaian isu Myanmar melalui pelaksanaan mekanisme troika,” katanya. (lna)

Leave a Reply