Jateng Terima Penghargaan Insentif Fiskal Sebesar Rp5,79 Miliar atas Prestasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

JoSS, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan insentif fiskal senilai Rp5,79 miliar sebagai apresiasi atas kinerjanya dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem. Penghargaan ini diperoleh karena berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem dengan pencapaian kinerja yang dinilai baik.

Selain itu, Pemprov Jateng dinilai patuh dalam verifikasi data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) dan aktif melaporkan pelaksanaannya. Alokasi anggaran APBD dan dukungan lainnya juga diarahkan untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

Penghargaan ini diserahkan oleh Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, dalam acara Rapat Koordinasi Nasional dan Penyerahan Insentif Fiskal Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Berjalan 2023 di Istana Wakil Presiden pada Kamis, 9 November 2023.

Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, menyatakan komitmen untuk terus menggenjot upaya penanggulangan kemiskinan hingga akhir tahun 2024. Delapan komponen sasaran yang menjadi fokus inklusi pembangunan melibatkan RTLH, listrik, sumber air, jamban, stunting, anak tidak sekolah, disabilitas, dan individu tidak bekerja.

“Pendanaan untuk intervensi ini tidak hanya mengandalkan anggaran negara, melainkan juga melibatkan sektor swasta, lembaga amil zakat, dan partisipasi masyarakat,” jelasnya.

Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin menekankan peran krusial pimpinan daerah dalam merancang program dan kegiatan untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, khususnya dalam waktu yang tersisa hanya satu tahun menuju target nol persen kemiskinan ekstrem.

“Saya minta agar konsistensi seluruh pimpinan daerah tetap terjaga. Utamanya dalam melaksanakan strategi  pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan keberlanjutan kelompok masyarakat miskin ekstrem, serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan,” kata Ma’ruf .

Wapres juga menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat yang menekankan pertumbuhan, keadilan sosial, dan keterjangkauan. Menurutnya, kolaborasi dan kerja sama semua pihak, termasuk kepala daerah, menjadi kunci utama untuk mencapai target penurunan kemiskinan ekstrem.

Berdasarkan data BPS per Maret 2023, angka kemiskinan ekstrem menurun menjadi 1,12% dari 3,6% pada tahun 2018. Ma’ruf Amin mengingatkan bahwa menjaga tren penurunan ini membutuhkan kerja keras dan kerjasama aktif dari seluruh pemangku kepentingan. (lna)