JoSS, PATI – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk mengoptimalkan upaya penanganan stunting di 20 kabupaten/kota di wilayahnya, mengingat penurunan angka stunting di daerah-daerah tersebut masih belum begitu signifikan.
Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, telah memberikan arahan kepada TP PKK kabupaten/kota se-Jawa Tengah dalam upaya bersama untuk mengatasi masalah stunting. Hal ini diungkapkannya saat memberikan arahan di Kabupaten Pati pada Senin (6/11/2023).
“Pemprov Jawa Tengah akan mengerahkan tim khusus di 20 kabupaten/kota yang masih menghadapi permasalahan stunting yang belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Dalam upaya ini, TNI-Polri juga akan bersinergi untuk membantu mengatasi masalah tersebut,” jelas PJ Gubernur Jateng Nana Sudjana.
Lebih lanjut Nana Sudjana mengungkapkan bahwa sekitar 15 kabupaten/kota di Jawa Tengah telah berhasil menurunkan angka stunting dalam periode 2021 hingga 2022.
Bahkan pada tahun 2022, beberapa daerah seperti Kota Semarang berhasil menurunkan angka stunting sebesar 10%, sementara Kabupaten Demak mencapai penurunan sebanyak 9% dari angka tahun 2021. Ini menjadi bukti bahwa penurunan angka stunting adalah hal yang mungkin dengan kerja keras dan kolaborasi.
Secara keseluruhan, prevalensi stunting di Jawa Tengah pada tahun 2022 masih mencapai angka 20,8%. Namun, Pemprov Jawa Tengah telah serius melaksanakan berbagai program dalam satu tahun terakhir untuk menekan angka stunting.
“Insyaallah di tahun 2023 ini, dengan upaya dan langkah-langkah hingga tingkat dasar, kita akan berupaya menurunkan angka stunting. Target kami pada tahun 2024, sejalan dengan target pemerintah pusat, adalah 14%,” kata Nana Sudjana.
Pemerintah memandang bahwa penurunan angka stunting harus melibatkan seluruh pihak. Oleh karena itu, Pencanangan Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah menjadi penting untuk membangun sinergi antara berbagai pemangku kepentingan agar dapat bekerja sama menurunkan angka stunting.
Nana Sudjana juga meminta kepada TP PKK Kabupaten/Kota untuk memaksimalkan peran Kader PKK hingga tingkat Dasa Wisma dalam mengedukasi remaja dan orang tua untuk mencegah pernikahan dini. Selain itu, penting untuk mengedukasi pasangan usia subur tentang penggunaan kontrasepsi pasca persalinan, meningkatkan partisipasi dalam posyandu, serta memberikan perhatian kepada keluarga balita untuk memantau tumbuh kembang anak.
Selanjutnya, Nana menyoroti pemanfaatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang dapat digunakan untuk optimalisasi penanganan stunting.
Saat ini, serapan BOKB di Jawa Tengah masih sekitar 64-74%, dan pemerintah pusat telah memberikan bantuan ini untuk pemberian makanan bergizi bagi anak, vitamin, dan upaya-upaya lainnya. Nana optimistis bahwa pada tahun ini, seluruh BOKB dapat terserap dengan baik, sehingga penanganan stunting bisa mencapai target yang diinginkan.
Dalam upaya penanganan stunting ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengintegrasikannya dengan program penanggulangan kemiskinan ekstrem, karena keduanya memiliki keterkaitan yang erat. “Bantuan-bantuan dari Pemprov Jawa Tengah sudah diberikan untuk kemiskinan dan kemiskinan ekstrem,” pungkasnya. (lna)
Leave a Reply