JoSS, SEMARANG – Jelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2024, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Nana Sudjana, aktif menyerap aspirasi dari para pengusaha dan buruh dalam rangka memastikan keputusan yang adil dan seimbang.
Setelah berdiskusi dengan para buruh pada bulan Oktober 2023, Pj Gubernur Jateng mengadakan pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jateng di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Rabu, (1/11/2023). Salah satu poin pembahasan utama adalah UMP Jawa Tengah.
“Saya telah bertemu dengan perwakilan rekan-rekan buruh sebelumnya. Kami mendengarkan dan merespons aspirasi buruh mengenai upah minimum. Sekarang, kami bertemu dengan perwakilan pengusaha untuk mendengarkan masukan dari mereka,” ungkap Nana, dalam keterangannya.
Pembahasan UMP selalu menjadi topik menarik menjelang akhir tahun. Oleh karena itu, langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menjalin dialog dan menerima masukan dari berbagai pihak yang terlibat telah menjadi tradisi sebelum menetapkan UMP.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah, Ahmad Aziz, menjelaskan bahwa formula UMP sedang dalam proses pembahasan oleh dewan pengupahan provinsi atau lembaga tripartit yang terdiri atas pemerintah provinsi, serikat buruh atau pekerja, dan perwakilan pengusaha.
Aziz menambahkan bahwa pembahasan UMP saat ini masih menunggu aturan resmi yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. “Rancangan aturan sudah disiapkan oleh Kementerian. Setelah melewati uji publik, mungkin dalam beberapa pekan ke depan akan ada formula resmi untuk menghitung upah minimum,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPP APINDO Provinsi Jawa Tengah, Frans Kongi, menyatakan bahwa para pengusaha yang tergabung dalam APINDO berkomitmen menjaga hubungan industrial yang baik di Jawa Tengah, baik antara pengusaha dengan pekerja maupun pengusaha dengan pemerintah.
Frans Kongi juga menegaskan bahwa para pengusaha akan menjadikan buruh sebagai mitra dan tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
“Jadi soal upah minimum ini juga kami bicarakan,” kata pungkasnya. (lna)
Leave a Reply