JoSS, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan segera meluncurkan aplikasi Cantas yang akan digunakan untuk transaksi sistem pembayaran tol non-tunai nirsentuh atau bayar tol tanpa henti (Multi Lane Free Flow/MLFF).
Penerapan sistem MLFF ini nantinya akan terkoneksi dengan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).
Project Manager PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) Supply Chain & Business Relation, Emil Iskandar mengatakan untuk penegakan hukum dari penerapan MLFF, nantinya pihaknya akan bekerja sama dengan Korps Lalu Lintas Polri.
Dia menjelaskan, untuk penindakan pelanggaran, Korlantas adalah sebagai salah satu pihak yang memiliki pusat data dari identifikasi kendaraan yang akan dicocokan melalui nomor kendaraan bermotor.
“Nanti yang ngirim notifikasi dari Korlantas dari surat ETLE, nanti dikirim notifikasinya kalau tidak bayar, nanti STNK-nya bisa terblokir juga,” kata Emil Minggu (9/10/2022).
Emil menjelaskan dalam penerapaan MLFF, selain melalui aplikasi atau electronic on-board unit (E-OBU), terdapat metode deklarasi lainnya yang dapat digunakan masyarakat untuk melakukan transaksi di jalan tol.
Untuk kendaraan logistik, nantinya akan menggunakan on-board unit yang akan dipasangkan di kendaraan-kendaraan untuk mendeteksi global naviigation satelite system (GNSS) yang akan mengkalkulasi jumlah pembayaran sesuai dengan rute perjalanan.
Metode lainnya, bagi pengguna jalan tol yang tidak memiliki telefon pintar, dapat melakukan deklarasi tol melalui electronic route ticket dengan memilih titik masuk dan keluar sekali pakai yang dapat dibeli pada laman resmi Cantas, aplikasi MLFF, vending machine, dan konter minimarket.
“Orang yang tidak memiliki smartphone dapat dimitigasi dengan membeli electronic route ticket,” ungkapnya.
Sementara itu, Kasubbid Operasi dan Pemeliharaan Bidang OP Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Galuh Permana Waluyo menjelaskan pihaknya akan segera merilis aplikasi Cantas tersebut agar dapat dikenalkan terlebih dahulu ke masyarakat sebelum diimplementasikan dalam skala penuh.
Aplikasi tersebut nantinya akan dikelola oleh badan usaha pelaksana PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) melalui Keputusan Menteri PUPR No PB02.01-Mn/132. Badan usaha tersebut dinilai telah memiliki pengalaman untuk mengoperasikan sistem MLFF karena telah lebih dulu diterapkan di Hungaria dan Eropa.
RITS telah meneken perjanjian kerja sama dengan pemerintah sejak 15 Maret 2021 dengan masa konsesi yang selama 9 tahun yang terhitung sejak pertama kali beroperasi. Untuk sistem transaksi itu, investasi yang dikucurkan adalah sebesar Rp4,4 triliun.
“Desember sudah bisa download dan registrasi, menjajal, meskipun pelaksanaannyya pada Maret. Setelah Maret sampai akhir 2023 bertahap kita laksanakan di semua ruas,” kata Galuh.
Galuh mengungkapkan latar belakang penerapan MLFF didasari oleh instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengamanatkan agar antrean kendaraan di gerbang tol untuk dapat dihilangkan melalui aplikasi-aplikasi sensorik yang langsung dihubungkan dengan sistem pembayaran.
Kemacetan di gerbang tol telah menjadi perhatian serius pemerintah mengingat sesuai dengan catatan Worldbank pada 2019 kerugian yang ditimbulkan karena kemacetan di Indonesia mencapai US$4 miliar atau Rp56 triliun per tahun.
Di samping itu, berdasarkan studi Roatex MLFF pada 2020, kemacetan akibat antrean digerbang tol telah menimbulkan kerugian US$300 juta atau setara dengan Rp4,4 triliun per tahunnya.
“Manfaat penerapan MLFF lainnya adalah mengurangi polusi dan emisi karbon, mendukung digitalisasi pembayaran dengan membuka opsi seluruh instrumen pembayaran, dan efisiensi biaya operasional pengumpulan tol oleh BUJT dengan jaminan BUJT tetap menerima 100 persen pendapatan tol,” jelasnya. (lna)
Leave a Reply