JoSS, SOLO – Kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) berdampak besar pada biaya operasional bus dan feeder Batik Solo Trans (BST). Total kenaikannya mencapai Rp 31 juta, yakni Rp 25 juta untuk bus BST dan Rp 6 juta untuk feeder BST.
Seperti diketahui, pemerintah baru menyesuaikan harga BBM jenis Pertalite naik dari Rp 7.650/liter menjadi Rp 10.000/liter. Sementara itu, harga minyak diesel atau Solar naik dari Rp 5.150/liter ke Rp 6.800/liter.
Pemerintah secara resmi menaikkan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar serta nonsubsidi Pertamax pada Sabtu (3/9/2022).
Kenaikan harga BBM subsidi harus dilakukan mengingat gejolak yang terjadi pada harga minyak mentah dunia.
Direktur PT Bengawan Solo Trans selaku operator bus BST, Sri Sadadmojo, mengatakan ada 104 bus yang beroperasi setiap hari. Setiap bus membutuhkan sekitar 60 liter solar setiap harinya.
“Kenaikannya dari Rp 32 juta menjadi Rp 57 juta per hari,” kata Sadad, dilansir dari detikJateng.com.
Dengan kondisi ini, dia berharap ada penyesuaian dalam kontrak buy the service dengan Kementerian Perhubungan. Seperti diketahui, selama ini operasional BST masih gratis dengan pembiayaan dari kementerian.
“Sejak awal kami dengan pemerintah sudah ada kesepakatan bahwa akan ada penyesuaian nilai kontrak jika terjadi hal tertentu, seperti harga BBM naik. Tapi kalau nilai kontrak tidak naik, maka ada penyesuaian di layanan yang dahulunya Rp 10 ribu per km akan disesuaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Project Manager PT Transportasi Global Mandiri, Suyanta selaku operator feeder BST, mengatakan ada 100 angkutan yang beroperasi setiap hari. Dalam sehari, feeder BST membutuhkan 25 liter pertalite tiap kendaraan.
“Biaya operasional kami meningkat dari Rp 19 juta menjadi Rp 25 juta per hari. Kami minta ada penyesuaian kontrak lagi, karena tingkat keterisian feeder ini cukup tinggi, sampai 80 persen per hari,” kata Suyanta.
Sementara itu, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menyebut untuk sementara BST masih gratis. Namun dalam waktu dekat dirinya akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk memastikan adanya penyesuaian kontrak, serta wacana pemangkasan subsidi angkutan umum oleh Komisi V DPR RI.
“Sementara masih gratis, tapi akan segera kami putuskan lagi. Harapannya ya nggak ada perubahan,” katanya. (lna)
Leave a Reply