USAHA Mikro merupakan topik yang sedang banyak diperbincangkan akhir-akhir ini di kalangan perekonomian. Apalagi di era maraknya COVID-19 kemarin, usaha mikro paling merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Usaha Mikro juga disebut sebagai tolak ukur stabilitas ekonomi daerah. Sebanyak 61% kontribusi UMKM untuk menstabilkan perekonomian juga pemulihan ekonomi pasca pandemi. Sehingga, apabila usaha mikro mengalami keterpurukan, maka hal tersebut juga dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi di suatu daerah. Pemerintah melalui Kementrian koordinator bidang perekonomian, melakukan dukungan dengan menggelontorkan bantuan-bantuan untuk para pelaku UMKM, hal tersebut bertujuan untuk pemulihan serta penguatan UMKM agar mencapai stabilitas ekonomi daerah. Selain membantu dalam pemulihan ekonomi, UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Tercatat pada tahun 2015-2019, UMKM mampu menyerap tenaga kerja sampai dengan 96,90%. Oleh karena itu, bisa dilihat pentingnya peran UMKM dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Kondisi Digital UMKM
Pandemi COVID-19 menjadi tantangan terbesar untuk pelaku UMKM, karena apabila mereka tidak bisa bertahan dalam beberapa hantaman yang harus mereka hadapi selama pandemi, terpaksa mereka harus gulung tikar, menurut data IDX sejumlah 40% UMKM memutuskan untuk menutup usahanya akibat dari penurunan pendapatan secara drastis selama pandemi, Sedangkan 60% lainnya masih bertahan sampai sekarang, baik golongan UMKM offline maupun online melalui e-commerce. Apabila dilihat dari data e-commerce selama pandemi, volume permintaan di e-commerce naik di angka 5-10 kali lipat dibandingkan dengan permintaan sebelum pandemi. Hal tersebut yang menjadikan UMKM berbondong-bondong untuk beralih ke e-commerce agar tetap mendapatkan pasarnya, karena masyarakat sudah mendapatkan kenyamanan dengan melakukan belanja online. Oleh karena itu, hal ini menjadikan wajah baru dunia perekonomian di Indonesia, masyarakat dipaksakan untuk melek akan teknologi, baik konsumen maupun produsen. Selain itu, hal menjadi kabar yang sangat baik di dunia perekonomian, karena pemerintah sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan mengenai digitalisasi ekonomi pada seluruh masyarakat. Bahkan pemerintah melalui beberapa kementerian telah melaksanakan pelatihan digital untuk UMKM, diantaranya dari Kementerian Informasi, Kementerian BUMN, Kementerian Ketenagakerjaan, dan beberapa dinas terkait juga ikut melaksanakan program ini guna menyelesaikan misi digitalisasi ekonomi.
Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
Sustainable Development Goals atau sering disingkat SDGs merupakan kesepakatan yang menjadi komitmen global dan nasional untuk menyejahterakan rakyat. Di dalam SDGs, terdapat 17 capaian yang harus menjadi konsen negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. SDGs ini juga beberapa kali disebut sebagai agenda 2030, karena 17 tujuan harus dicapai sebelum 2030. Dari 17 tujuan dikelompokkan menjadi empat pilar, yakni Pilar pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, dan pembangunan hukum dan tata Kelola.
Pembangunan ekonomi sendiri meliputi: pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; industri; inovasi, dan infrastruktur; berkurangnya kesenjangan; dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi-inovasi yang kreatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, contohnya digitalisasi usaha mikro\ yang nantinya akan menjadi sinergitas antara pemerintah dan para pelaku usaha untuk membangkitkan dan memajukan perekonomian Indonesia.(*)
Penulis: Nike Maulida , Mahasiswi FE Manajemen UNWAHAS Semarang
Disclaimer: Tulisan ini sepenuhnya menjadi penanggungjawab penulis, di luar kewenangan redaksi JoSS.co.id
Leave a Reply