JoSS, JOGJA – Pemerintah Kota Jogja masih menunggu arahan dan Surat Edaran dari kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sepekan setelah cuti Lebaran.
Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi belum bisa memastikan ASN dilingkungan Pemkot Jogja akan bekerja WFH atau tidak usai cuti lebaran.
“Memang dari Kemenpan-RB sudah ada imbaunya. Kita lihat dari Kemendagri nanti surat tindak lanjutnya. Kalau sudah ada kita baru terapkan (WFH),” jelas Heroe, Minggu (8/5/2022).
Ia menerangkan, secara umum, ASN di lingkungan Pemkot Yogyakarta sudah siap bertugas pada Senin (9/5/2022). Jika pun ada yang terlambat karena kondisi terjebak macet saat perjalanan ke Jogja, hal itu harus dikomunikasikan dengan Pembina Pejabat Kepegawaian (PPK).
Namun lanjut Heroe, ASN yang bertugas di lingkungan Pemkot sudah datang ke Jogja. Mengingat Senin besok, Pemkot menggelar Halal bi Halal yang dihadiri seluruh ASN.
“Besok Senin ada Halal bi Halal, saya kira sebagian besar ASN sudah di kota semua. Sampai saat ini masih masuk, juga Senin besok,” terang dia, dilansir dari suara.com.
Heroe mengatakan jika akan diterapkan WFH, aktivitas belajar mengajar harus dipertimbangkan juga untuk dilakukan daring atau belajar online.
“Tapi yang paling penting sebenarnya kita harus mulai sekolah daringnya. Kalau WFH jalan, sekolah daring jalan saya rasa efektif. Tapi kalau WFH-nya jalan tapi tidak ada sekolah daring, tentu orang tua ini harus segera kembali,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo menyetujui usul Kepala Polri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk menerapkan sistem kerja dari rumah atau WFH bagi ASN untuk mengurai kemacetan arus balik Lebaran 2022.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (6/5/2022), Menpan RB menyarankan seluruh instansi pemerintahan mengatur jadwal work from home (WFH) bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) selama sepekan mulai Senin (9/5/2022).
“Saya setuju dengan pendapat Kapolri agar instansi pemerintah menerapkan kebijakan WFH. Seluruh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) diharapkan mengatur pembagian jadwal agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” kata Tjahjo.
Penerapan WFH tersebut, lanjutnya, tidak akan mengganggu urusan administrasi dan pelayanan pemerintahan lain, karena kini telah ada penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memungkinkan ASN bekerja secara fleksibel memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Selain itu, tambah Tjahjo, penerapan WFH selama sepekan setelah cuti Lebaran 2022 juga dapat diterapkan sebagai upaya isolasi mandiri (isoman) bagi para ASN setelah dari kampung halaman bertemu dengan keluarga.
“WFH juga jadi kesempatan untuk isoman agar mencegah adanya pertambahan kasus Covid-19,” katanya.
Sebelumnya, Listyo Sigit Prabowo mengusulkan instansi pemerintah dan swasta menerapkan kebijakan WFH selama sepekan setelah momen cuti Lebaran 2022 berakhir.
“Kami juga mengimbau untuk mengurai arus balik, khususnya bagi instansi-instansi baik itu swasta atau pemerintah yang memungkinkan untuk satu pekan ini, bisa melaksanakan aktivitas dengan menggunakan media yang ada, seperti online maupun work from home,” kata Listyo di Garuda Wisnu Kencana, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (5/5/2022). (lna)
Leave a Reply