JoSS, SOLO – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Solo akan memanggil satu pabrik karena mencicil Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya. Hal itu melanggar ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK/04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Dalam aturan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan bahwa para pemberi kerja atau pengusaha untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) secara penuh, tidak dicicil. Pembayaran THR pun harus dilakukan 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun ini. SE ini telah diteken pada 6 April 2022.
“THR itu hak pekerja dan kewajiban pengusaha. Di tahun ini, karena situasi ekonomi sudah lebih baik, kami kembalikan besaran THR kepada aturan semula, yaitu 1 bulan gaji bagi yang sudah bekerja minimal 12 bulan. Bagi yang kurang dari 12 bulan, ya dihitung secara proporsional. Tanpa dicicil, alias kontan,” ujar Ida, belum lama ini.
Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan Disnaker Solo akan mengonfirmasi laporan tersebut kepada pabrik secara langsung. Bila sesuai rencana, manajemen pabrik akan dipanggil pada Rabu (19/4) besok
“Kemarin ada yang melaporkan salah satu pabrik di Solo. THR-nya dicicil. Tanggal 19 akan dipanggil ke Disnaker,” ucap Gibran usai memimpin rapat koordinasi Satgas Penanganan Covid-19 di Ruang Manganti Praja, Balai Kota Solo, Senin (18/4/2022).
Baca Juga: Pemerintah Tegaskan THR Harus Diberikan Secara Penuh Tahun Ini, Maksimal H-7
Ia memastikan pihaknya telah melarang perusahaan membayar THR dengan cara bertahap atau dicicil. Oleh karena itu, Gibran meminta seluruh pelaku usaha mematuhi aturan tersebut. “Jangan dicicil. Diusahakan full,” kata Gibran.
Gibran juga mengimbau masyarakat tak takut melaporkan ke pemerintah setempat jika ada pengusaha yang tidak mematuhi aturan THR. “Silakan kalau ada yang seperti itu dilaporkan ke kami,” tutur Gibran.
Meski demikian, Gibran memastikan Pemkot Solo akan berusaha mencari solusi jika terdapat perusahaan yang kesulitan memberikan THR secara penuh kepada karyawan.
“Kalau ada kendala, lapor saja ke Disnaker. Kami akan memediasi kalau ada kesulitan dari sisi pengusaha. Pokoknya kami tidak mau memberatkan pegawai, tidak mau memberatkan pengusaha,” ujar Gibran.
Dihubungi terpisah, Kepala Disnaker Solo Widyastuti Pratiwiningsih membenarkan laporan tersebut. Untuk itu, ia akan segera mengklarifikasi kepada pihak perusahaan.
“Disnaker akan segera klarifikasi kepada perusahaan tersebut dan menjelaskan sesuai dengan regulasinya untuk pembayaran (THR) tidak dicicil,” ucap dia, dilansir dari solopos.com.
Ia menambahkan perusahaan yang nekat melanggar aturan THR diancam sanksi administrasi berupa pencabutan izin dan denda 5 persen dari THR. “Denda kembali ke perusahaan untuk kepentingan pekerja,” tutup Widyastuti. (lna)
Leave a Reply