JoSS, JOGJA – Kota Jogja segera miliki tempat parkir vertical yang canggih pada tahun ini. Luas bangunan parkir vertikal itu berkisar 6,5×8,5 meter, dibuat bertingkat enam yang diperkirakan mampu menampung 200 sepeda motor.
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja menyatakan parkir vertical yang berada di kompleks Balai Kota bisa dioperasikan pada awal tahun depan. Saat ini, pembangunan telah mencapai 65 persen dan ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.
Kepala Bidang Penataan Bangunan DPUPKP Kota Jogja, Fakhrul Nur Cahyanto menerangkan, pembangunan parkir vertikal itu menyesuaikan kondisi. Karena tempat parkir yang minim di area balai kota. Dengan adanya mal pelayanan publik (MPP) banyak warga yang mengurus berbagai administrasi, sehingga kendaraan kadang tidak beraturan.
Fakhrul menyebut, saat ini pembangunan area parkir vertikal telah mencapai 65 persen. Pekerja telah rampung menyelesaikan pemasangan platform baja dan akan berlanjut ke pemasangan atap. Setelah atap terpasang nantinya akan segera dirampungkan untuk pembangunan peralatan elektroniknya.
Baca juga: Mulai Januari 2022, PKL di Kawasan Malioboro Jogja Direlokasi ke Eks Gedung Bioskop Indra
“Targetnya tanggal 17 atau 18 Desember nanti bisa dilaksanakan tes comissioning dan untuk operasional nanti kemungkinan di Januari 2022,” ungkap dia Senin (6/12/2021), seperti dilansir dari solopos.com.
Dia menjelaskan, luas bangunan parkir vertikal itu berkisar 6,5×8,5 meter (m). Adapun bangunan akan dibuat bertingkat enam dengan masing-masing tingkat kurang lebih setinggi 1,5 m.
Sehingga total ketinggian bangunan diperkirakan akan mencapai 10-12 m dengan tambahan atap. Sistem parkir vertikal ini diperkirakan mampu memuat sebanyak kurang lebih 200 sepeda motor. “Anggaran dana melalui APBD senilai Rp2,5 miliar,” katanya.
Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Jogja, Patricia Henny Dian Anitasari mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah membahas skema operasional sistem parkir vertikal itu dengan bagian administrasi umum.
Nantinya akan ditentukan apakah operasional dikelola oleh pihak ketiga serta sejumlah regulasi yang mengaturnya. “Saat ini masih proses pembahasan di Asisten Administtasi Umum. Masih berproses ini kaitannya dengan regulasi, operasional dan lainnya,” kata dia. (lna)
Leave a Reply