Anggota DPR RI Fraksi PAN Minta Menkes Pastikan Ketersediaan ICU Bagi Legislator

Ilustrasi ruang ICU (Foto: dw.com)

JoSS, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN Saleh Daulay meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjamin ketersediaan ruang perawatan ICU bagi anggota dewan, menyusul meninggalnya anggota fraksi PAN John Siffy Mirin, beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan tidak ingin mendengar ada lagi anggota dewan yang tidak mendapat perawatan ICU ketika terpapar Covid-19. “Saya tidak mau lagi misalnya mendengar anggota DPR yang tidak dapat tempat ICU, seperti yang dialami anggota fraksi PAN, saudaraku John Siffy Mirin, tidak mendapat ICU,” kata Saleh dalam Rapat Kerja Komisi IX bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang dipantau secara daring, Selasa (13/7).

Mengutip dari CNNIndonesia, saleh menduga John meninggal dunia karena telat dibawa ke ICU karena rumah sakit penuh menangani pasien Covid-19. Dia yang juga Ketua Fraksi PAN di DPR RI itu mengungkap John meninggal tiga jam setelah dirawat di ICU RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.

Menurutnya, insiden inilah yang kemudian mendorong Wakil Sekretaris Jenderal PAN Rosaline Irene Rumaseuw menyampaikan keinginan agar dibangun rumah sakit Covid-19 khusus untuk kalangan pejabat negara.

“Itu sebenarnya karena emosional, bukan karena dari hati. Karena dia (Rosaline) saksikan sendiri betapa susahnya orang bertahan hidup tanpa ada bantuan alat kesehatan yang memadai di tengah serangan Covid yang cukup dahsyat,” tambah dia.

Saleh mengatakan dirinya pun turut merasakan kehilangan keluarga yang terkena Covid-19, karena tempat tidur ICU penuh. Alhasil, pasien tidak mendapat penanganan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, ia pun meminta Menkes Budi Gunadi Sadikin harus memastikan skenario terburuk jika kasus covid-19 naik lebih dari 60 persen dan persiapan bagi pelayanan dan pengobatan bagi pasien.

Baca juga: RS di DIY Krisis Oksigen, Dinkes Akui Kesulitan Memenuhi Kebutuhan

Sementara seiring dengan kenaikan kasus covid-19, kapasitas rumah sakit di penjuru daerah mulai menipis. Data Kementerian Kesehatan mencatat 12 provinsi memiliki keterisian tempat tidur (BOR) kritis.

Sebelumnya, Rosaline meminta pemerintah membuat rumah sakit Covid-19 khusus pasien dari kalangan pejabat negara. Ia mengaku heran dengan sikap pemerintah yang tidak memikirkan masalah kesehatan pejabat negara. “Saya minta perhatian kepada pemerintah, bagaimana caranya harus ada rumah sakit khusus buat pejabat negara. Segitu banyak orang dewan kok tidak memikirkan masalah kesehatannya,” kata Rosaline dalam diskusi bertajuk ‘Persepsi Netizen Terhadap Penanganan Covid-19’ yang digelar daring, Rabu (7/7).

Rosaline menilai pemerintah lupa harus menyediakan fasilitas kesehatan Covid-19 khusus untuk pejabat negara, walaupun para elite itu biasanya dirujuk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat.

Dia berpandangan demikian karena menurutnya pejabat negara seharusnya diistimewakan karena bekerja memikirkan negara dan rakyat. “Saya tahu ada RSPAD. Tapi begitu corona lahir, Kemenkes harus mulai waspada. Harus sudah mulai waspada, karena pejabat negara ini harus diistimewakan. Dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya,” katanya. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*