JoSS, JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan mengajukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan karena tidak menyebut Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib.
Sebagaiman diketahui, PP yang diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 30 Maret 2021 itu menimbulkan polemik karena tidak mencantumkan 2 mata kuliah itu sebagai wajib dalam kurikulum pendidikan tinggi.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menyebut, sebetulnya Pancasila dan Bahasa Indonesia selalu dan akan tetap diwajibkan dalam kurikulum.
Sebab, PP 57/2021 disusun dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang sudah mencantumkan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib.
Namun memang, PP turunan UU ini tidak mencantumkan dua mata kuliah itu secara eksplisit dalam kurikulum pendidikan tinggi. “Kami senang dan mengapresiasi masukan dari masyarakat. Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman lebih jauh, kami akan mengajukan revisi PP SNP terkait substansi kurikulum wajib,” ujar Nadiem lewat keterangan tertulis, Jumat (16/4/2021).
Pengajuan revisi PP SNP merujuk kepada pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Baca juga: Ulama dan Cendekiawan Jateng Rumuskan Kurikulum Antiradikalisme Serta Intoleransi
“Kami mengucapkan terima kasih atas atensi dari masyarakat dan sekaligus memohon restu agar proses harmonisasi bersama kementerian atau lembaga lain terkait revisi PP Nomor 57 tahun 2021 bisa berjalan dengan lancar dan segera selesai,” ujarnya.
Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menyayangkan PP SNP yang menghilangkan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. “Dalam PP SNP baru ini jelas sekali menghilangkan Pancasila dan bahasa Indonesia,” kata Satriwan.
Satriwan menuturkan, merujuk pada UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
Ia menduga, hilangnya Pancasila dan bahasa Indonesia pada PP SNP merupakan kesalahan tim penyusun baik secara prosedural, formal, maupun substansial.
Menurut Kepala Bidang P2G Fauzi Abdillah, untuk struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah juga seolah-olah menghilangkan istilah Pancasila dan bahasa Indonesia. Pasalnya, pada PP SNP hanya tertulis “Pendidikan Kewarganegaraan” dan “Bahasa”.
Ia mengaku dapat memaklumi hal itu karena pada Pasal 37 UU Sistem Pendidikan Nasional juga secara koheren hanya memuat nomenklatur Pendidikan Kewarganegaraan (tanpa Pancasila) dan Bahasa (tanpa Indonesia).
Namun, kata Fauzi, dalam struktur dan implementasi kurikulum di pendidikan dasar dan menengah, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sudah diubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). “Setidaknya inilah yang termuat dalam struktur Kurikulum 2013 di sekolah atau madrasah,” ujarnya. (lna)
Leave a Reply