JoSS, SEMARANG – PT Angkasa Pura I (Persero) Kantor Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang mendukung kebijakan pemerintah terkait aturan peniadaan mudik lebaran 2021. Meski demikian bandara ini akan tetap beroperasi menyesuaikan operasional maskapai penerbangan.
General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang, Hardi Ariyanto mengatakan, akan ada penyesuaian operasional di Bandara Jenderal Ahmad Yani.
“Saat ini kami masih melakukan kajian internal dan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan selaku regulator,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya.
Pada prinsipnya, Bandara Ahmad Yani Semarang mengaku siap untuk mendukung upaya pengendalian dan pengawasan perjalanan orang khususnya di masa peniadaan mudik 2021 di bandara.
“Ini bentuk dukungan dan komitmen kami untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Meskipun terdapat peniadaan mudik, kami tetap siap jika sesuai kebijakan bandara harus tetap beroperasi untuk melayani pengiriman logistik berupa bahan makanan, alat kesehatan, dan lainnya,” imbuhnya.
“Serta untuk melayani penerbangan penumpang yang masuk dalam kategori pengecualian selama periode 6 sampai dengan 17 Mei 2021 mendatang,” tambahnya.
Pihaknya berharap agar masyarakat dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk kebaikan bersama, sehingga pandemi covid-19 segera berakhir.
“Sebagai informasi tambahan terkait dengan jadwal penerbangan pesawat pada periode peniadaan mudik tahun 2021, sampai dengan saat ini kami masih berkoordinasi dengan pihak maskapai untuk memastikan jadwal penerbangan yang tetap beroperasi,” katanya.
Diketahui, pemerintah resmi melarang seluruh perjalanan keluar kota selama periode mudik lebaran pada 6-17 Mei 2021, termasuk dengan menggunakan pesawat terbang. Namun ada pengecualiannya, simak aturan perjalanan dengan pesawat terbang selama Ramadan dan saat periode mudik Lebaran 6-17 Mei 2021.
Baca juga: Ada Potensi Pemudik ke Jateng 4,6 Juta Orang, Dishub Siapkan Tiga Skenario Antisipasi
Direktur Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto mengatakan, terdapat pengecualian penerbangan selama periode 6-17 Mei. Meski begitu, penerbangan yang dikecualikan penghentiannya perlu mengurus izin agar bisa beroperasi.
Maskapai yang mendapat pengecualian dapat terbang jika ada izin rute yang sudah eksis, atau mengajukan Flight Approval (FA) kepada Ditjen Perhubungan Udara.
“Kami akan memberlakukan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada badan usaha yang melakukan pelanggaran,” kata dia dalam konferensi pers virtual, Kamis.
Berikut penerbangan yang dikecualikan dari larangan sementara:
Penerbangan yang mengangkut pimpinan lembaga tinggi negara RI dan tamu kenegaraan. Penerbangan operasional kedutaan besar, konsulat jenderal, dan konsulat asing, serta perwakilan organisasi internasional di Indonesia.
Penerbangan operasional penerbangan khusus repatriasi yang melakukan pemulangan warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA). Penerbangan operasional penegakkan hukum, ketertiban, dan pelayanan darurat. Penerbangan operasional angkutan kargo. Penerbangan operasional angkutan udara perintis. Penerbangan operasional lainnya dengan seizin dari Ditjen Perhubungan Udara.
Direktur PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyatakan pihaknya masih terus beroperasi di masa mudik, yakni pada 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021.
Dia memastikan ketersediaan konektivitas udara bagi masyarakat yang harus melakukan perjalanan dalam periode tersebut atau masyarakat yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari ketentuan larangan mudik. Hal ini, lanjutnya, tetap mengacu pada syarat perjalanan dan regulasi yang berlaku.
Pihaknya juga akan melakukan penyesuaian frekuensi dan jadwal penerbangan sesuai kebutuhan, penyesuaian kebijakan operasional pada lini layanan pre-flight, in-flight dan post-flight sebelum, selama, dan setelah periode larangan mudik.
“Untuk memastikan berbagai langkah penyesuaian tersebut berjalan optimal, Garuda Indonesia terus melakukan koordinasi intensif dengan stakeholders layanan kebandarudaraan lainnya. Kami akan terus memonitor trafik penumpang jelang pemberlakuan kebijakan pengendalian transportasi ini, guna memastikan operasional layanan penerbangan dapat tetap berlangsung lancar,” ujarnya.
Sementara itu penerbangan Citilink hanya dioperasikan untuk melayani masyarakat yang memenuhi kriteria perjalanan khusus sesuai dengan ketentuan pemerintah. (lna)
Leave a Reply