Resmi, Pemkab Wonogiri Tiadakan Program Mudik Gratis Bagi Kaum Boro

JoSS, WONOGIRI – Kebijakan pemerintah pusat tentang adanya larangan mudik bagi seluruh masyarakat ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Tahun ini untuk ke dua kalinya secara resmi meniadakan program mudik gratis bagi para perantauan pada momen Idul Fitri 2021, hal yang sama juga terjadi pada 2020 lalu

Mudik gratis biasanya diperuntukkan bagi kaum boro di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

“Karena pemerintah pusat melarang mudik, secara otomatis mudik gratis yang biasa diselenggarakan menjelang Hari Raya Idul Fitri ditiadakan,” kata Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, seperti dilansir dari Solopos.com.

Pria yang akrab disapa Jekek itu mengatakan, program mudik gratis kali pertama diadakan oleh Pemkab Wonogiri pada 2016 lalu dan berlanjut pada setiap tahun berikutnya. Program itu diadakan atas dasar banyaknya warga Wonogiri yang merantau di kota-kota besar, khususnya wilayah Jabodetabek.

Baca juga: Terbitkan Peraturan Presiden Untuk Larang Mudik Lebaran

“Tidak semua perantau sukses dan ekonominya bagus. Maka program itu menyasar kepada warga kami di perantauan yang ingin pulang ke kampung halaman namun secara ekonomi masih kurang mampu. Itu solusi yang kami berikan untuk mereka. Kami harapkan kondisinya bisa segera normal, sehingga program itu bisa dijalankan kembali,” ungkap dia.

Jekek mengatakan pelarangan mudik harus dimaknai sebagai suatu inisiasi untuk mencegah adanya peningkatan kasus Covid-19. Sehingga kebijakan itu tidak perlu dijadikan perdebatan. Hal yang dibutuhkan saat ini adalah ketegasan sekaligus opsi dan solusi. Menurutnya, jika ada larangan mudik seharusnya disertai kebijakan turunan dan infrastruktur pendukung.

“Misalnya operasional bus, pesawat dan moda transportasi lainnya seperti apa. Kebijakan harus ada konsekuensi logis, termasuk kebijakan kepada para pengusaha dan krunya. Hal seperti harus dijadikan keputusan baru agar bentuk pelarangan mudik secara esensi dan subtansi bisa sukses,” kata Jekek.

Menurut Jekek, jika ada pelarangan mudik tapi tidak ada kebijakan yang terintegrasi dan transportasi tidak dibatasi, maka pelarangan itu tidak bisa diterapkan secara maksimal. (lna)