JoSS, WASHINGTON DC – Presiden Donald Trump menyatakan beberapa warga negara China yang berada di negaranya untuk belajar telah mencuri kekayaan intelektual. Atas kecurigaan tersebut, pemerintah AS dilaporkan telah mencabut izin ribuan pelajar dan peneliti China.
Pencurian itu kata Trump membantu China terus maju dan berkembang berbekal ilmu yang telah dipelajari di AS.
Kementerian Luar Negeri AS kemudian mengungkap dampak setelah pernyataan tersebut. Sejak 1 Juni 2020 ada 1.000 visa milik pelajar dan peneliti China yang telah dicabut karena dianggap tidak memenuhi syarat.
“Mahasiswa pascasarjana dan peneliti berisiko tinggi yang dibuat tidak memenuhi syarat di bawah proklamasi ini mewakili sebagian kecil dari jumlah total mahasiswa dan cendekiawan China yang datang ke Amerika Serikat,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, seperti dilansir AFP, Kamis (10/9).
Kemenlu AS menolak memberikan rincian visa siapa saja yang telah dicabut, dengan alasan undang-undang privasi.
Sebagai catatan setidaknya hampir 370 ribu siswa dari China terdaftar di berbagai universitas di AS pada 2018 sampai 2019.
Di mana kehadiran mereka tidak bisa dipungkiri menawarkan pendapatan yang menguntungkan di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi corona belakangan ini.
Beberapa aktivis Asia-Amerika telah memperingatkan bahwa perintah Trump menciptakan iklim kecurigaan di kampus, dengan mahasiswa keturunan Asia menghadapi pertanyaan tidak berdasar tentang niat mereka.
Baca juga: Kandidat Kuat PM Jepang, Yoshihide Suga Pastikan Tetap Pertahankan Abenomics
Di sisi lain, para pejabat AS mengatakan jumlah kasus spionase yang melibatkan China telah melonjak dalam beberapa tahun terakhir. Pejabat AS pun menuduh China berusaha mencuri penelitian universitas AS tentang Covid-19.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, mendesak Asia Tenggara memutuskan hubungan dengan perusahaan China yang membantu membangun pulau di Laut China Selatan (LCS), Kamis (9/9).
Desakan itu menyusul keputusan AS yang memasukkan 24 perusahaan milik China ke dalam daftar hitam. Perusahaan-perusahaan itu diketahui membantu pembangunan militer Beijing di LCS.
Dilansir dari CNNIndonesia, Pompeo menyatakan pernyataan tersebut dalam pertemuan puncak regional KTT ASEAN di tengah hubungan antara AS dan China yang kian memanas.
Menurutnya, sudah waktunya bagi pemerintah Asia Tenggara untuk mempertimbangkan kembali hubungannya dengan China.
“Jangan hanya berbicara, tapi bertindaklah,” ujar Pompeo kepada sepuluh Menteri Luar Negeri ASEAN dalam pertemuan daring KTT ASEAN seperti dilansir AFP.
“Pertimbangkan kembali urusan bisnis dengan perusahaan milik negara (China) yang menggertak negara-negara pesisir ASEAN di Laut China Selatan. Jangan biarkan Partai Komunis China menginjak-injak kita dan rakyat kita,” lanjutnya.
Tahun ini, KTT ASEAN berlangsung hanya beberapa hari setelah Beijing meluncurkan rudal balistik di LCS. Peluncuran itu merupakan bagian dari latihan tembakan langsung.
Vietnam yang memimpin KTT tahun ini menyatakan “keprihatinan serius” tentang militerisasi LCS baru-baru ini.
“Ini telah mengikis kepercayaan, meningkatkan ketegangan dan merusak perdamaian, keamanan dan supremasi hukum di kawasan itu,” ungkap Menteri Luar Negeri, Pham Binh Minh.
Seperti diketahui, negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Taiwan memperebutkan wilayah LCS yang diklaim China sebagai wilayahnya. (lna)
Leave a Reply