Polri Mendorong Tenaga Security Menjadi Sebuah Profesi

JoSS, SEMARANG  – Kabaharkam Polri Komjen. Pol. Drs. Condro Kirono menyatakan Polri mendorong agar tenaga satuan pengamanan (satpam/security) menjadi sebuah profesi. Menurutnya, Satpam jangan hanya sebagai buruh karena profesinya sama dengan prosesi dokter, pilot, dan lainnya

Hal itu diungkapkan mantan Kapolda Jateng tersebut pada Musyawarah Nasional III Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) di Semarang, Kamis (18/7). Agenda ini menjadi ajang untuk memperkuat hubungan kelembagaan dan pengembangan industrial security.

Condro menuturkan secara internasional security merupakan profesi, sehingga harus mengikuti ILO, undang-undang perburuhan internasional dan di bawah Depnaker.

“Perlu ada pemuliaan profesi satpam. Satpam jangan hanya sebagai buruh karena profesinya sama dengan prosesi dokter, pilot, dan lainnya,” katanya seperti dikutip dari Antara, Kamis (18/7).

Condro mengingatkan kepada perusahan (yang mempekerjakan security), bahwa security bukanlah beban, melainkan investasi, karena penting bagi investor merasakan keamanan dalam berinvestasi serta menjaga aset perusahaan.

Baca juga: Kerja Sama ‘Sister Province’ Jateng-Queensland Diperpanjang

Ia menambahkan untuk menjadikan security sebagai profesi, maka diperlukan pelatihan secara berjenjang dan sertifikasi bagi seluruh security (saat ini masih disiapkan untuk ke tahap sertifikasi dengan menyiapkan para asesor).

Condro juga berharap, ketua terpilih dalam Munas kali ini bisa menjadikan anggota atau ketua bidang masing-masing memiliki kompetensi.

Dalam kesempatan tersebut Dewan Pendiri ABUJAPI Irjen Pol. (Purn.) Hindarto berkesempatan memberikan pengarahan mengenai pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada.

BUJAPI merupakan mitra Polri yang bertujuan menghimpun, membina, mengembangkan kemampuan Badan Usaha Jasa Pengamanan yang tangguh dan profesional dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan tertib.

ABUJAPI saat ini telah memiliki 26 Badan Pengurus Daerah (BPD) meliputi seluruh provinsi dengan jumlah anggota 2.609 badan usaha dan mengelola lebih dari 1,6 juta pam swakarsaatau lebih dikenal dengan tenaga satuan pengamanan (satpam). (lna)