PEKALONGAN, JOSS.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) bersama DPRD Kota Pekalongan resmi menyepakati tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis. Kedua lembaga tersebut mengambil kesepakatan ini dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan DPRD di Gedung Diklat Kota Pekalongan, Rabu (11/11/2026).
Ketiga regulasi baru tersebut meliputi:
- Raperda tentang Pemberdayaan Usaha Mikro.
- Raperda tentang Penyelenggaraan Kepemudaan.
- Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 mengenai Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.
Komitmen Implementasi Nyata bagi Masyarakat
Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid atau Aaf, mengapresiasi tinggi sinergi jajaran legislatif. Kerja sama yang solid selama proses pembahasan sukses menghasilkan persetujuan bersama ini.
“Pengesahan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat landasan kebijakan daerah untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pengembangan usaha mikro, peningkatan kualitas generasi muda, hingga perlindungan perempuan dan anak,” terangnya.
Meski demikian, Aaf menekankan bahwa persetujuan ini bukanlah garis akhir. Tugas utama berikutnya adalah memastikan seluruh perangkat daerah menjalankan aturan tersebut secara efektif dan memberi manfaat nyata bagi warga.
“Untuk itu, kami meminta seluruh perangkat daerah terkait segera mempersiapkan langkah-langkah pelaksanaan dengan menyelaraskan program, kegiatan, target, serta alokasi sumber daya yang dibutuhkan,” tegasnya.
Ia pun menaruh harapan besar agar regulasi ini tidak berhenti sebatas dokumen hukum tertulis semata. Regulasi ini harus menjadi pedoman kerja nyata pemerintah daerah.
“Sehingga, pemberdayaan usaha mikro dapat semakin optimal, potensi dan kapasitas pemuda dapat dikembangkan, serta upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin diperkuat,” ungkapnya.
Harapan Legislatif dan Ruang Kritik Publik
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir, menegaskan makna penting kesepakatan ini. Langkah tersebut merupakan wujud nyata pelaksanaan fungsi legislasi bersama eksekutif.
Ia menilai regulasi usaha mikro sangat krusial untuk menopang pelaku usaha lokal menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Di sisi lain, DPRD dan Pemkot merancang aturan kepemudaan untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) muda yang unggul.
“Adapun perubahan regulasi perlindungan perempuan dan anak menjadi perhatian penting di tengah masih adanya kasus kekerasan terhadap kelompok tersebut,” kata Azmi.
Lebih lanjut, Azmi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawal penerapan ketiga perda tersebut. Pihaknya membuka ruang luas bagi warga untuk menyampaikan kritik maupun masukan konstruktif. Masukan ini sangat penting agar program pemerintah kota tepat sasaran.
Sinergi kuat antara eksekutif, legislatif, dan partisipasi aktif publik menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan daerah ke depan.
“Dengan berkolaborasi bersama, kami berharap, berbagai kebijakan yang ditetapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan berlandaskan akhlakul karimah,” pungkasnya.
Leave a Reply