Bupati Sragen Salurkan BLT DBHCHT 2026 Rp2,385 Miliar untuk Buruh Rokok dan Tani Tembakau

Bupati Sragen serahkan BLT DBHCHT 2026 senilai Rp2,385 miliar kepada 3.868 buruh pabrik rokok dan tani tembakau secara transparan via PT Pos.
SRAGEN, JOSS.CO.ID– Bupati Sragen, Sigit Pamungkas, menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) tahun 2026. Total anggaran bantuan sosial ini mencapai Rp2,385 miliar.
Pemkab Sragen menyerahkan dana tersebut di Gedung SIKK Kabupaten Sragen pada Selasa (10/11/2026). Sebanyak 3.868 penerima manfaat berhak atas bantuan ini. Mereka terdiri dari buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau.

Alokasi Bantuan dan Verifikasi Penerima

Bupati Sigit mengucap syukur di hadapan ratusan buruh yang hadir. Seluruh penerima manfaat mendapat alokasi penuh sebesar Rp600.000 per orang.
“Selamat panjenengan sedaya menjadi bagian yang mendapatkan dana DBHCHT ini, meskipun tidak banyak, semoga nanti bisa bermanfaat,” tutur Bupati.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen, Yuniarti, merinci mekanisme seleksi penerima. Tim verifikasi meloloskan 253 buruh tembakau sebagai penerima pengganti di PT Aroma Sukowati. Mereka telah memenuhi syarat minimal masa kerja.
“Minimal enam bulan masa kerja, bantuan buruh pabrik rokok diterimakan di SIKK. Selebihnya disalurkan ke pabrik rokok, dan dimasing-masing desa untuk buruh tani tembakau,” katanya.

Penyaluran Nontunai Lewat PT Pos Indonesia

Dinas Sosial menjamin proses pencairan berlangsung transparan dan tepat sasaran. Petugas dinas tidak memegang langsung uang bantuan tersebut. Sebagai gantinya, PT Pos Indonesia menyalurkan dana secara nontunai kepada warga.
“Terkait penyaluran bansos, baik PKH, BPNT, maupun BLT hari ini tidak melalui tangan petugas Dinas Sosial, melainkan melalui PT Kantor Pos sesuai juklak, agar transparan dan tepat sasaran,” terangnya.
Yuniarti menambahkan bahwa tingkat realisasi cukai negara turut memengaruhi besaran lokasi bantuan ini. Rincian alokasi khusus di PT Aroma Sukowati mencakup 1.037 buruh dari APBD Sragen. Selain itu, Pemprov Jawa Tengah mendanai 233 buruh asal luar daerah.
Program jaring pengaman sosial ini menjadi langkah konkret Pemkab Sragen untuk merawat kesejahteraan buruh. Pemerintah daerah juga berupaya menekan angka kemiskinan lewat bantuan yang tepat sasaran.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*