KARANGANYAR, JOSS.CO.ID — Nilai tunggakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Karanganyar tercatat mencapai Rp36 miliar. Guna mengejar potensi pendapatan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar menginstruksikan seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) hingga jajaran pemerintah desa untuk aktif meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
Langkah ini diambil menyusul realisasi penerimaan opsen PKB yang masih berada di bawah target. Dalam upaya memperkuat pendataan kendaraan yang menunggak, Pemkab Karanganyar melibatkan keterlibatan camat, kepala desa, hingga admin desa.
Bupati Karanganyar, Rober Christanto, menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak boleh dilakukan menggunakan pendekatan yang kaku. Menurutnya, pemerintah wajib mengedepankan cara-cara humanis sembari membangun pemahaman publik mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan daerah.
“Kita tetap mengingatkan wajib pajak untuk membayar pajaknya dengan cara yang smooth, tetap humanis. Semangatnya seluruh masyarakat diajak untuk menyadarkan dan sadar,” kata Rober, di Kebun Dalem, Tasikmadu, Karanganyar, Selasa (10/11/2026).
ASN Diminta Menjadi Teladan Pembayaran Pajak
Selain imbauan kepada publik, Rober menekankan pentingnya keteladanan dari jajaran internal pemerintah sebelum mengajak masyarakat luas. Untuk itu, Pemkab Karanganyar menjalin kerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) guna mendata kepatuhan pajak kendaraan yang dimiliki para ASN.
“Kalau kita mengajak, ya, kita meyakini harus diawali dari kita sendiri. Diawali dari teman-teman ASN kita,” ujarnya.
Rober menambahkan bahwa camat, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen pemerintahan juga wajib ambil bagian. Ia mengusung semangat sesarengan (bersama-sama) untuk mendorong peningkatan kepatuhan pajak di Karanganyar.
Rincian Tunggakan dan Realisasi Opsen PKB
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Kabupaten Karanganyar, Pujiyanto, membeberkan rincian total tunggakan opsen PKB sebesar Rp36 miliar tersebut. Nilai itu akumulasi dari:
- Tunggakan tahun sebelumnya: Rp22 miliar
- Tunggakan tahun berjalan: Rp14 miliar
Pujiyanto memaparkan, realisasi opsen PKB hingga 9 Oktober baru menyentuh angka 84,9 persen dari target Rp76 miliar. Perolehan ini merupakan yang terendah jika dibandingkan dengan jenis pajak daerah lainnya.
“Memang di dalam rincian objek pajak daerah, yang paling rendah itu opsen pajak kendaraan bermotor, baru 84,9 persen. Ini yang menjadi perhatian kami untuk terus dioptimalkan,” kata Pujiyanto.
Optimalisasi Mobil Sengkuyung dan Target Penerimaan
Guna menutup kekurangan penerimaan tersebut, Pemkab Karanganyar mengoptimalkan pendataan kendaran menunggak memanfaatkan layanan mobil Sengkuyung berbasis kewilayahan. Melalui kolaborasi antara camat, kepala desa, dan admin desa, proses pengumpulan data kendaraan tertunggak diharapkan berjalan maksimal.
“Sebelumnya kami sudah sosialisasi dengan admin desa terkait mobil Sengkuyung berbasis kewilayahan. Harapannya, kendaraan yang pajaknya tertunggak bisa didata sehingga menjadi bahan untuk optimalisasi realisasi opsen PKB,” jelasnya.
Pujiyanto menargetkan strategi ini dapat merealisasikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total nilai tunggakan guna memenuhi target penerimaan tahun ini.
Secara akumulatif, penerimaan pajak daerah di Kabupaten Karanganyar telah mencapai sekitar Rp317 miliar atau setara 97 persen dari target Rp325 miliar dalam perubahan APBD. Beberapa sektor bahkan tercatat melampaui target, antara lain:
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- Pajak Tenaga Listrik
- Pajak Makanan dan Minuman
Dengan menggenjot kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Pemkab Karanganyar optimistis mampu memenuhi target akhir tahun.
Leave a Reply