Pemerintah manfaatkan libur sekolah untuk evaluasi SPPG dan peningkatan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara menyeluruh.
JAKARTA, JOSS.CO.ID – Pemerintah memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan evaluasi SPPG secara menyeluruh. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan kualitas layanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menyatakan bahwa selama masa libur sekolah, operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dihentikan sementara. Kebijakan ini memberi ruang untuk penataan dan perbaikan sistem secara komprehensif.
Kepala Bakom Muhammad Qodari menjelaskan bahwa momentum libur panjang menjadi waktu ideal untuk melakukan evaluasi SPPG.
“Karena masa liburnya cukup panjang jadi ada rentang waktu dan ruang yang cukup baik bagi BGN untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh,” ujar Kepala Bakom Qodari, Rabu (17/6/2026).
Evaluasi SPPG ini mencakup berbagai aspek penting. Mulai dari kondisi fasilitas, proses memasak, standar kebersihan dan kesehatan, hingga kualitas pangan yang disajikan dalam program MBG.
Hasil evaluasi akan menjadi dasar penerapan sistem grading SPPG. Nantinya, setiap SPPG akan diklasifikasikan dalam beberapa kategori berdasarkan kualitas layanan.
“Ke depan SPPG-nya sendiri akan mengalami grading atau evaluasi. Jadi akan ada kelas-kelas SPPG. Yang bagus itu A, yang sedang itu B, yang kurang bagus itu C. Kelas-kelas grading dari SPPG itu akan mempengaruhi insentifnya. Jadi angka insentifnya tidak akan sama,” terang Kepala Bakom Qodari.
Selain evaluasi SPPG, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) juga akan melakukan audit total terhadap dapur MBG. Audit ini bertujuan memastikan seluruh layanan memenuhi standar operasional prosedur (SOP).
SPPG yang dinilai tidak layak atau tidak memenuhi standar akan ditutup. Langkah tegas ini diambil untuk menjaga keamanan pangan serta meningkatkan kualitas program gizi nasional.
Tidak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan kebijakan lanjutan. Di antaranya moratorium pembangunan SPPG baru serta penyesuaian ulang insentif bagi pengelola.
Penyesuaian insentif SPPG akan mempertimbangkan jumlah penerima manfaat dan kualitas makanan yang disajikan. Dengan sistem ini, diharapkan kualitas layanan akan semakin merata dan kompetitif.
Kepala Bakom Qodari menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari perbaikan tata kelola program MBG secara menyeluruh.
Ia juga membuka kemungkinan adanya penggabungan SPPG sebagai bagian dari penyesuaian sistem dan efisiensi operasional.
Melalui evaluasi SPPG ini, pemerintah menargetkan peningkatan kualitas layanan gizi nasional yang lebih terukur, aman, dan tepat sasaran bagi masyarakat.
Leave a Reply