Proyek kereta gantung Prambanan Sleman senilai Rp200 miliar segera dibangun, jadi yang pertama di Indonesia dan dorong PAD daerah.
SLEMAN, JOSS.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman tengah mendampingi rencana investasi besar berupa pembangunan kereta gantung di kawasan wisata Prambanan. Wahana ini diproyeksikan bakal menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu meningkatkan daya tarik wisata di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sleman, Triana Wahyuningsih, menuturkan bahwa inisiatif pembangunan ini sepenuhnya berasal dari pihak investor swasta.
“Itu bener-bener ide dari investor. Sehingga Pemerintah Kabupaten Sleman kan akan mendukung ya, setiap investasi karena kan ini nanti kaitannya dengan penambahan PAD,” kata Triana kepada awak media, Kamis (7/5/2026).
Pemkab Sleman melihat proyek ini sebagai peluang besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak hiburan. Selain itu, keberadaan kereta gantung juga diyakini akan memperkuat posisi kawasan Prambanan sebagai destinasi wisata unggulan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Secara teknis, proyek ini dirancang memiliki lintasan cukup panjang yang menghubungkan sejumlah objek wisata populer di kawasan perbukitan Prambanan. Jalur kereta gantung tersebut akan membentuk rute melingkar dengan panorama alam yang menarik.
“Kalau panjangnya itu kurang lebih sekitar 8 kilometer dari (candi) Banyunibo kemudian nanti ada di Candi Miri atau apa kemudian nanti di Tebing Breksi kembali lagi ke dekat Candi Ijo,” paparnya.
Nilai investasi yang digelontorkan untuk proyek ambisius ini juga tidak sedikit. Berdasarkan informasi dari investor, total dana yang disiapkan mencapai ratusan miliar rupiah.
“Kalau informasi dari investornya sekitar Rp200 miliar,” ungkapnya.
Saat ini, Pemkab Sleman fokus melakukan pendampingan intensif terkait proses perizinan. Bahkan, Bupati Sleman turut memantau langsung setiap tahapan guna memastikan proyek berjalan sesuai aturan.
Salah satu perhatian utama adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) serta koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hal ini penting mengingat sebagian jalur proyek berada di kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Pemerintah pusat disebut mendukung rencana tersebut, namun tetap meminta proses verifikasi yang ketat agar pembangunan tidak melanggar ketentuan tata ruang.
“Dan kementerian ATR sebenarnya juga mendukung terkait dengan itu dengan diminta Pemda Sleman untuk clear and clearing karena kan amanatnya 87 persen (lahan baku sawah),” tuturnya.
Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah terkait penggunaan lahan, khususnya Tanah Kas Desa (TKD). Untuk hal ini, Pemkab Sleman masih berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DIY yang memiliki kewenangan atas penggunaan lahan tersebut.
“Iya ini sedang berproses untuk proses perizinan lahannya karena ada penggunaan Tanah Kas Desa yang itu memang menjadi kewenangannya pemerintah provinsi,” tandasnya.
Dengan berbagai proses yang tengah berjalan, proyek kereta gantung Prambanan Sleman ini diharapkan dapat segera terealisasi dan menjadi ikon wisata baru yang mampu mendongkrak perekonomian daerah.
Leave a Reply