JOSS.CO.ID, Ngada, NTT – Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief, mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengusut tuntas kasus bunuh diri yang menimpa siswa sekolah dasar berinisial YBS (10) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Peristiwa tragis ini diduga dipicu ketidakmampuan keluarga korban memenuhi permintaan untuk membeli buku dan alat tulis.
Kasus bunuh diri yang menimpa siswa kelas IV SD tersebut menjadi sorotan publik dan dinilai sebagai alarm keras masih adanya ketimpangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di daerah tertinggal.
“Kami sangat prihatin. Ini tidak boleh dibiarkan. Negara harus memastikan kebutuhan dasar pendidikan terpenuhi tanpa terkecuali,” ujar Habib di dalam keterangannya, Rabu (4/2/2026).
DPR Soroti Dugaan Kelalaian Sistem Bantuan Pendidikan
Habib Syarief menyampaikan, berdasarkan informasi yang ia baca, YBS memilih mengakhiri hidupnya setelah meminta dibelikan perlengkapan sekolah kepada sang ibu. Namun, permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan ekonomi keluarga.
Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, tragedi ini mencerminkan masih adanya celah besar dalam sistem pendidikan nasional, terutama dalam menjangkau anak-anak dari keluarga miskin.
“Peristiwa ini merupakan potret buram pendidikan nasional yang menunjukkan masih adanya celah besar dalam pemenuhan hak dasar belajar bagi anak dari keluarga kurang mampu,” tutur dia.
Ia menegaskan Kemendikdasmen perlu melakukan investigasi menyeluruh, khususnya untuk memastikan tidak terjadi kelalaian sistemik dalam penyaluran bantuan pendidikan di wilayah tersebut.
“Sepengetahuan kami anggaran pendidikan dari APBN itu besar. Harusnya kebutuhan dasar pendidikan seperti buku dan alat tulis bisa terpenuhi,” katanya.
Penelusuran Dibutuhkan untuk Pastikan Bantuan Tepat Sasaran
Habib juga mempertanyakan efektivitas mekanisme deteksi dini oleh pihak sekolah dan pemerintah daerah terhadap siswa yang mengalami tekanan ekonomi dan psikososial. Menurutnya, pemerintah daerah, kepala sekolah, dan guru seharusnya memahami prioritas pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan siswa.
“Pengusutan ini penting agar negara tidak abai. Kita perlu memastikan apakah bantuan pendidikan sudah tepat sasaran dan apakah ada pendampingan bagi anak-anak yang mengalami tekanan berat akibat kemiskinan,” ujar Habib.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah melakukan pendataan ulang kondisi ekonomi siswa di NTT dan wilayah tertinggal lainnya. Selain itu, Habib meminta penguatan program bantuan perlengkapan sekolah gratis serta peningkatan peran guru dalam memantau kondisi psikologis peserta didik.
“Jangan sampai kita kehilangan generasi hanya karena kemiskinan dan kelalaian sistem. Sekolah harus lebih peka dan responsif terhadap kondisi sosial muridnya agar tragedi serupa tidak kembali terulang,” imbuhnya.
Mendikdasmen Akan Selidiki Detail Peristiwa
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengaku belum mengetahui secara detail kasus bunuh diri siswa SD kelas IV di Ngada tersebut. Ia memastikan akan melakukan penelusuran lebih lanjut.
“Nanti coba kami selidiki, saya belum tahu informasinya,” ujar Mu’ti di Istana Kepresidenan pada Selasa kemarin.
Ia menambahkan pihaknya akan mencari tahu penyebab pasti peristiwa tersebut. “Saya belum tahu, nanti kami selidiki lagi penyebabnya apa dan sebagainya,” tutur petinggi organisasi masyarakat Islam Muhammadiyah itu.
Mensos Dorong Penguatan Data Warga Miskin
Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut. Ia menyebut tragedi ini harus menjadi perhatian bersama pemerintah pusat dan daerah.
“Kami prihatin, turut berduka. Tentu ini menjadi perhatian, menjadi atensi kita bersama, tentu bersama pemerintah daerah,” ujar Saifullah di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menekankan pentingnya penguatan pendampingan terhadap masyarakat tidak mampu, serta pembaruan data keluarga miskin dan miskin ekstrem agar tidak ada yang terlewat dari program perlindungan sosial.
Menurutnya, Kementerian Sosial sangat bergantung pada keakuratan data dalam menyalurkan bantuan. Karena itu, pembangunan basis data yang kuat menjadi hal krusial.
“Ini hal yang sangat penting. Saya kira kembali kepada data. Bagaimana data ini kita saksikan sebaik mungkin sehingga kita bisa menjangkau seluruh keluarga-keluarga yang memang memerlukan perlindungan, memerlukan rehabilitasi, dan memerlukan pemberdayaan,” kata petinggi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.
Leave a Reply