JOSS.CO.ID, JAKARTA – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani buka suara terkait rencana pemerintah menerapkan kebijakan beras satu harga secara nasional mulai 2026. Kebijakan tersebut akan diberlakukan khusus untuk beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) kategori medium, bukan beras premium.
“Untuk merencanakan beras satu harga dari Sabang sampai Merauke adalah beras SPHP, bukan beras premium,” kata Rizal saat ditemui di Kanto Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (12/1/2026).
Rizal menjelaskan, harga beras SPHP yang keluar dari gudang Bulog akan diseragamkan di seluruh wilayah Indonesia sebesar Rp 11.000 per kilogram. Dengan skema tersebut, Harga Eceran Tertinggi (HET) beras SPHP ditetapkan menjadi Rp 12.500 per kilogram di seluruh Indonesia.
Ia mengungkapkan selama ini harga beras medium di luar Pulau Jawa, terutama di wilayah Indonesia Timur, jauh lebih mahal dibandingkan di Jawa.
“Nanti kita keluar at gudang kami rencanakan Rp 11.000. Jadi Rp 11.000 nanti di Sabang. Rp 11.000 di Jawa, Rp 11.000 di Kalimantan, Rp 11.000 di Sulawesi, Maluku sampai Papua Itu harga Rp 11.000 keluar dari gudang. Tapi untuk harga ecerannya tetap mengikuti harga eceran tertinggi Yaitu 12.500,” jelasnya.
“Biasanya kan beras medium itu di Papua rata-rata udah diatas kepala Rp 15.000 bahkan Rp 16.000. Nah sekarang menjadi Rp 12.500,” tambahnya.
Pemerintah Tiru Skema BBM Satu Harga
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyatakan kebijakan beras satu harga akan mengikuti skema BBM satu harga agar tidak terjadi disparitas harga antarwilayah.
“Kita ingin harga beras itu sama dengan yang lain, satu harga, seperti bensin. Atauakah di Pulau Jawa, luar Jawa, harganya sama. Sehingga perlu ada transportasi yang ditanggung oleh pemerintah, satu harga. Nah ini kita akan usahakan di tahun 2026 ini, beras satu harga dimanapun berada,” katanya.
“Jangan sampai misalnya Indonesia Timur membayar lebih mahal,” tambahnya.
Zulhas menyampaikan, kebijakan tersebut juga bertujuan meningkatkan margin Perum Bulog. Selama ini, perbedaan HET membuat keuntungan Bulog hanya sekitar Rp 50 per kilogram, yang dinilai tidak cukup untuk operasional.
“Nah oleh karena itu tadi kami menyelesaikan agar Bulog diberi peran untuk ngambil keuntungan seperti dulu. Kalau sekarang kan bulog tidak ngambil apa-apa, hanya Rp 50 dibuat gaji aja kadang-kadang kurang, gak cukup,” katanya.
Dalam rapat koordinasi, pemerintah menyepakati pemberian margin penugasan sebesar 7 persen kepada Bulog.
“Nah, dihitung-hitung antara Menteri Keuangan, dari BPKP, ketemu angka 10% diminta, tapi disetujuhnya 7% nanti ngambil fee. Itu untuk, utamanya untuk menjamin agar harga beras satu harga di seluruh Indonesia. Itu satu yang kami tadi rapat,” katanya.
Fokus Tekan Disparitas Harga Wilayah
Zulhas menegaskan pemerintah mengupayakan penerapan kebijakan beras satu harga secara nasional mulai 2026 guna menekan disparitas harga antarwilayah, terutama antara Pulau Jawa dan Indonesia Timur.
“Jangan sampai Indonesia Timur membayar lebih mahal. Tahun 2026 ini kita usahakan beras satu harga di mana pun berada,” kata Zulhas usai rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jakarta, Senin.
Ia menambahkan, penguatan peran Bulog menjadi kunci utama dalam menjaga distribusi dan stabilitas harga beras nasional. Pemerintah juga membahas kesiapan pasokan nasional seiring proyeksi panen raya yang diperkirakan berlangsung lebih awal mulai Februari.
“Kalau yang premium Rp14.900, kalau yang medium Rp13.500. Tapi kalau Bulog, SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan), karena ada subsidi, untuk saudara-saudara kita yang kurang itu bisa dijual Rp11.000 sampai Rp12.000,” ujarnya.
Pemerintah berharap, melalui penguatan Bulog, dukungan pembiayaan distribusi, serta kesiapan pasokan dan infrastruktur, kebijakan beras satu harga dapat direalisasikan secara bertahap dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Leave a Reply