JOSS.CO.ID, JAYAPURA – Rencana kunjungan kerja Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, batal dilaksanakan akibat meningkatnya ancaman keamanan dari kelompok bersenjata.
Rombongan RI-2 yang semula dijadwalkan mendarat di Bandara Dekai pada Rabu (14/1/2026) akhirnya membatalkan pendaratan di detik-detik terakhir setelah aparat keamanan menilai situasi tidak memungkinkan.
Langkah pembatalan diambil demi menghindari potensi pertumpahan darah, menyusul eskalasi ancaman dari kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang secara terbuka mendeklarasikan wilayah Yahukimo sebagai zona perang.
Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, bahkan merilis video penembakan pesawat komersial sebagai bentuk peringatan kepada pemerintah pusat.
”Penembakan pesawat ini merupakan peringatan kepada Wapres Gibran Rakabuming untuk tidak memasuki wilayah perang di Yahukimo,” ujar Sebby.
Ancaman tersebut diperparah dengan klaim sepihak kelompok bersenjata terkait dugaan mobilisasi pasukan militer dalam rombongan Wakil Presiden, yang memicu potensi serangan lanjutan.
Pangdam XVII/Cenderawasih sekaligus Panglima Satgas Pengamanan VVIP, Mayjen TNI Amrin Ibrahim, akhirnya menyarankan agar agenda kunjungan tersebut dibatalkan sepenuhnya.
”Saya selaku Komandan Satuan Tugas Pengamanan VVIP karena melihat pertimbangan keamanan di Yahukimo sampai dengan pagi ini, saya menyarankan kepada Bapak Wapres untuk tidak melakukan kunjungan ke Yahukimo,” ujar Amrin kepada wartawan, dikutip dari Kompas.com.
Berdasarkan laporan intelijen di lapangan, risiko serangan langsung terhadap pesawat yang ditumpangi Wakil Presiden dinilai terlalu tinggi untuk ditoleransi.
Yahukimo Daerah dengan Tingkat Kekerasan Tertinggi
Sepanjang 2025, Kabupaten Yahukimo tercatat sebagai daerah dengan tingkat kekerasan tertinggi yang melibatkan TPNPB-OPM atau kelompok kriminal bersenjata (KKB). Wilayah Dekai pun menjadi salah satu titik yang kerap diteror dan menyasar warga sipil.
Yahukimo merupakan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan dengan luas wilayah 17.152 kilometer persegi, terdiri dari 510 kampung dan satu kelurahan. Pusat pemerintahan sementara berada di Distrik Dekai dan masuk dalam kategori zona rawan gangguan keamanan.
Terpisah, Komandan Satuan Brimob Polda Papua Komisaris Besar Adarma Sinaga yang berada di Yahukimo membenarkan pembatalan kunjungan Wakil Presiden tersebut.
Namun demikian, ia menyebut situasi keamanan secara umum masih terkendali.
”Hari ini tidak ada (kontak tembak). Tadi Pak Bupati bersama pihak-pihak terkait tetap melakukan kunjungan ke rumah sakit dan sekolah untuk memberikan semangat dan syukur,” ungkapnya.
Gibran Lanjutkan Agenda di Wamena
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran telah tiba di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, pada Selasa sore, setelah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Biak Numfor, Papua, Selasa siang.
Kunjungan ke Papua Pegunungan ini merupakan agenda pertama Gibran sejak dilantik sebagai Wakil Presiden RI. Selama dua hari, ia dijadwalkan melakukan sejumlah kegiatan di Jayawijaya, mulai dari mengunjungi pasar tradisional, bertemu tokoh adat dan tokoh agama, hingga berinteraksi dengan anak-anak setempat.
Namun, agenda kunjungan Wapres di Papua Pegunungan juga sempat mendapat penolakan dari masyarakat adat di Walesi dan Wouma. Kedua wilayah tersebut merupakan lokasi yang direncanakan sebagai Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua Pegunungan.
”Kami mendapatkan informasi dari aparat akan ada agenda kunjungan Wapres ke KIPP.
Namun, agenda itu batal karena kami masyarakat adat masih menolak pembangunan,” kata tokoh pemuda masyarakat Walesi, Boni Lani.
Menurut Boni, penolakan dilakukan karena kawasan tersebut merupakan lahan produktif masyarakat untuk berkebun dan beternak. Aksi penolakan telah berlangsung sejak rencana pembangunan KIPP pertama kali diwacanakan pada 2022.
Wakil Presiden sebelumnya, Ma’ruf Amin, juga pernah dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama pembangunan KIPP di wilayah tersebut, namun agenda itu berulang kali batal.
Pada Maret 2025, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akhirnya menetapkan lokasi baru pembangunan KIPP di kawasan Gunung Susu, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya. Sementara itu, kawasan Walesi tetap direncanakan untuk pembangunan kantor perangkat daerah lainnya.
Leave a Reply