JOSS.CO.ID, JAKARTA – Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti maraknya intimidasi terhadap aktivis dan influencer yang vokal mengkritik pemerintah. Ia menilai praktik teror semacam itu berbahaya bagi demokrasi dan dapat merusak citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di mata publik nasional maupun internasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Rocky dalam wawancara dengan jurnalis senior Hersubeno Arief di kanal YouTube miliknya yang diunggah pada Selasa (30/12/2025).
“Praktik semacam ini sangat berbahaya. Apakah ini cermin pemerintah itu makin gerah dan kemudian enggak mau dikritik? Ini yang justru sangat serius,” ujar Rocky Gerung.
Soroti Kasus Teror Aktivis dan Influencer
Rocky menyinggung sejumlah kasus intimidasi yang belakangan mencuat ke ruang publik. Salah satunya dialami oleh aktivis Greenpeace yang rumahnya dikirimi bangkai. Selain itu, ia juga menyebut influencer asal Aceh bernama Sherly yang mengaku mendapat teror setelah menyuarakan kritik terhadap penanganan bencana di Sumatra.
Menurut Rocky, negara—siapa pun yang sedang berkuasa—memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi warga negara yang menyampaikan kritik secara terbuka.
“Mereka yang mengkritik itu harus dilindungi karena justru kejujuran datang dari kritik,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kritik terhadap lambannya penanganan bencana lahir dari kepedulian warga negara untuk menjaga pemerintah tetap berada di jalur yang benar.
“Para influencer atau public figure yang kemudian diancam itu enggak fair. Kritik adalah hak asasi manusia, hak dasar warga negara,” kata Rocky.
Dampak Global dan Ancaman Citra Pemerintahan
Rocky memperingatkan bahwa upaya membungkam kritik melalui teror tidak akan efektif di era digital dan justru berpotensi memperburuk citra pemerintahan Prabowo di mata dunia internasional.
“Di era digital seperti sekarang, cara-cara mengendalikan opini publik melalui teror itu enggak jalan lagi. Satu yang diteror, yang lain juga akan bergerak,” jelasnya.
Ia juga menilai Presiden Prabowo kemungkinan tidak menerima informasi secara utuh dari lingkaran terdekatnya.
“Mungkin mereka yang di samping Presiden menganggap bahwa Presiden harus dilindungi dari informasi negatif, dan itu berbahaya,” ujarnya.
Bayang-bayang Orde Baru dan UU ITE
Lebih jauh, Rocky mengkhawatirkan praktik pembungkaman kritik akan mengaitkan pemerintahan saat ini dengan model kepemimpinan masa lalu yang anti-kritik.
“Ketika kritik dibungkam, dia akan dihubungkan lagi dengan semacam model kepemimpinan Orde Baru yang anti kritik,” katanya.
Ia juga menyinggung era Presiden Joko Widodo dengan penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menurutnya telah “menelan banyak korban”.
Netizen Dinilai Lebih Dipercaya
Dalam pandangan Rocky, di era digital saat ini kepercayaan publik lebih banyak diberikan kepada netizen dibandingkan lembaga formal seperti parlemen.
“Kejujuran sekarang lebih dipercaya pada netizen ketimbang pada parlemen,” ungkapnya.
Ia menilai netizen terikat oleh etika global kemanusiaan dan solidaritas lintas negara.
“Netizen Eropa pasti nyatu dengan netizen Amerika, Asia, Afrika Utara. Kalau ada bencana yang mereka pandang itu kelalaian dari pemerintah, semua hal kalau sudah diucapkan netizen, anggap saja itu tak mungkin lagi terhindarkan.”
Peringatan Jelang 2026 dan Ancaman Gejolak Sosial
Menjelang akhir 2025, Rocky mendesak pemerintahan Prabowo untuk melakukan evaluasi menyeluruh, terutama menghadapi kondisi ekonomi 2026 yang diprediksi memburuk oleh para ekonom.
“Ini kesempatan bagi Presiden Prabowo untuk memulai satu langkah radikal yang sering saya sebut radical break. Kalau itu gagal, maka hitungan saya Februari akan terjadi lagi social unrest,” kata Rocky.
Ia memprediksi akan terjadi pertemuan antara frustrasi elite politik dan kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat sipil.
“Kesulitan ekonomi akan mendikte perubahan politik,” pungkasnya.
Rocky menegaskan bahwa kritik yang datang dari netizen merupakan suara jujur warga negara yang menuntut kualitas hidup lebih baik dibanding satu dekade pemerintahan sebelumnya.
“Itu yang dituntut secara normatif, secara etis dari Presiden Prabowo, dan Presiden Prabowo harus menjawab itu. Kapan? Ya, mulai sekarang,” tutupnya.
Leave a Reply