Komdigi Siapkan Aturan Baru Registrasi Nomor Seluler Gunakan Biometrik Wajah

Komdigi menyiapkan aturan yang mewajibkan pemilik nomor Seluler baru melakukan registrasi dengan biometrik pengenalan wajah untuk meningkatkan keamanan digital.

JOSS.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah menyiapkan aturan baru terkait registrasi pelanggan seluler di Indonesia. Dalam aturan tersebut, proses registrasi nantinya akan menggunakan data kependudukan biometrik berupa pengenalan wajah (face recognition).

Kebijakan ini berbeda dari sistem sebelumnya yang hanya mengandalkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5/2021. Penggunaan NIK dan KK selama ini dinilai rawan disalahgunakan untuk berbagai tindak kejahatan digital, seperti penyebaran hoaks, judi online, SMS spam, hingga penipuan.

Komdigi menilai penyempurnaan aturan perlu dilakukan guna memastikan validitas data pelanggan dapat terverifikasi secara aman, efektif, dan efisien. Pada Pasal 153 ayat (2) PM 5/2021 sebenarnya disebutkan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC), termasuk penggunaan biometrik. Namun, ketentuan teknis mengenai data biometrik belum tercantum secara rinci dalam regulasi tersebut.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu adanya Peraturan Menteri yang mengatur ketentuan teknis registrasi pelanggan jasa telekomunikasi menggunakan data kependudukan biometrik pengenalan wajah (face recognition) untuk meningkatkan validitas data pelanggan guna memperkuat keamanan digital secara nasional melalui Peraturan Menteri tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler (RPM Registrasi Pelanggan),” kata Komdigi dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (25/11/2025).

Isi Aturan Baru

Komdigi turut menjelaskan sejumlah materi muatan yang akan dimasukkan dalam aturan registrasi biometrik tersebut, antara lain:

1. Kewajiban registrasi bagi WNI menggunakan:
   • Nomor MSISDN atau nomor pelanggan jasa telekomunikasi
   • NIK
   • Data kependudukan biometrik berupa pengenalan wajah (face recognition)
2. Registrasi bagi WNI di bawah 17 tahun yang belum memiliki KTP dan belum merekam biometrik, menggunakan:
   • Nomor MSISDN
   • NIK
   • Data NIK dan biometrik kepala keluarga sesuai data Kartu Keluarga
3. Registrasi untuk pengguna eSIM, menggunakan:
   • Nomor MSISDN
   • NIK dan biometrik pengenalan wajah

Selain itu, Rancangan Peraturan Menteri juga akan mengatur sejumlah ketentuan pokok seperti registrasi pelanggan prabayar dan pascabayar, keamanan data pelanggan, pelindungan nomor telekomunikasi, pengawasan, dan ketentuan peralihan.

Komdigi menjelaskan bahwa penerapan aturan ini akan dilakukan secara bertahap. Dalam satu tahun setelah peraturan diundangkan, registrasi dengan NIK dan nomor KK masih diperbolehkan, sementara biometrik bersifat opsional.

Setelah satu tahun berlalu, registrasi wajib menggunakan NIK dan biometrik face recognition.

Penggunaan biometrik hanya berlaku untuk pelanggan baru, sementara pelanggan lama yang sudah teregistrasi tidak diwajibkan melakukan registrasi ulang dengan biometrik.

Komdigi memastikan aturan baru ini dirancang untuk memperkuat keamanan digital nasional sekaligus meminimalkan tindak kejahatan yang memanfaatkan kelemahan sistem registrasi sebelumnya.

Baca Juga:

OpenAI, Cloudflare hingga Wikipedia Terancam Diblokir