Sebagian Besar Situs Judi Online Gunakan Cloudflare, Komdigi Tegaskan Pentingnya Pendaftaran PSE
JOSS.CO.ID – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan bahwa mayoritas situs judi online yang ditangani dalam operasi terbaru memanfaatkan infrastruktur Cloudflare. Temuan ini menambah urgensi pemerintah dalam memastikan kepatuhan platform digital terhadap regulasi di Indonesia.
76% Situs Judi Online Gunakan Layanan Cloudflare
Komdigi mencatat bahwa dari 10.000 sampel situs judi online yang ditindak pada periode 1–2 November 2025, lebih dari 76% menggunakan layanan Cloudflare. Infrastruktur tersebut digunakan untuk menyembunyikan alamat IP hingga mempercepat perpindahan domain, sehingga konten ilegal lebih sulit diblokir.
Selain itu, Cloudflare termasuk dalam daftar 25 perusahaan yang belum mendaftarkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.
Komdigi Tekankan Pentingnya Pendaftaran PSE
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar menegaskan bahwa pendaftaran PSE bukan sekadar syarat administratif. Menurutnya, langkah tersebut merupakan elemen kunci dalam menjaga kedaulatan digital sekaligus melindungi masyarakat dari konten berbahaya.
“Tanpa status PSE yang sah, koordinasi dan penegakan terhadap konten terlarang seperti judol jadi lebih sulit dilakukan,” kata Sabar, dikutip dari laman resmi Komdigi pada Rabu (19/11/2025).
Alexander menjelaskan bahwa tingginya jumlah IP dari situs judi online yang berada di balik infrastruktur Cloudflare telah disampaikan langsung kepada perusahaan tersebut. Komdigi juga telah memanggil Cloudflare untuk memberikan klarifikasi dan diminta segera melakukan pendaftaran sebagai PSE Lingkup Privat.
“Jika sebuah platform mengabaikan notifikasi dan tetap tidak melakukan pendaftaran, maka sanksi administratif hingga pemutusan akses dapat diterapkan sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.
Penegakan Dilakukan Secara Proporsional
Sabar menambahkan bahwa penindakan akan dilakukan dengan memperhatikan proporsionalitas, mengingat banyak layanan publik hingga sektor komersial yang mengandalkan teknologi Cloudflare.
Dasar hukum penegakan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memberi kewenangan pemerintah untuk memutus akses terhadap informasi bermuatan terlarang. Ketentuan tersebut diperkuat oleh PP Nomor 71 Tahun 2019 (Pasal 96) dan Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat.
Komdigi Buka Ruang Kolaborasi bagi Platform Global
Meski demikian, Komdigi menegaskan komitmen untuk tetap membuka ruang kerja sama dengan platform global, selama mereka menunjukkan kepatuhan pada regulasi nasional.
“Kami terbuka dan selalu siap untuk kerja sama, tapi kepatuhan kepada peraturan dan undang-undang tetap jadi garis merah. Menjaga ruang digital Indonesia tetap bersih dan aman adalah tanggung jawab bersama,” tutup Sabar.
Leave a Reply