JOSS.CO.ID — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) RI, Yusril Ihza Mahendra, menilai pengalaman Jepang dalam membangun sistem kepolisian yang profesional, responsif, dan berbasis pelayanan publik dapat menjadi rujukan penting bagi Indonesia.
Pandangan tersebut disampaikan Yusril dalam pertemuan dengan Menteri Kehakiman Jepang, Hiraguchi Hiroshi, di Tokyo, Jepang, Senin (17/11). Pertemuan itu membahas perkembangan reformasi hukum dan reformasi kepolisian yang tengah dijalankan pemerintah Indonesia.
Menurut Yusril, Indonesia dan Jepang memiliki peluang besar untuk berbagi pengalaman meskipun memiliki perbedaan karakteristik. “Meskipun kedua negara memiliki perbedaan karakteristik, tidak ada hambatan untuk saling belajar dan berbagi pengalaman,” ujar Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa Jepang mengikuti dengan saksama proses reformasi kepolisian di Indonesia dan menyatakan kesiapannya mendukung melalui mekanisme pelatihan, pertukaran informasi, serta peningkatan kapasitas. Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat agenda pembaruan hukum nasional.
Kerja Sama di Bidang Kekayaan Intelektual dengan JPO
Selain bertemu Menteri Kehakiman Jepang, Yusril juga mengadakan pertemuan dengan Kantor Paten Jepang (JPO). Dalam pembahasan tersebut, ia menekankan bahwa kekayaan intelektual merupakan pilar strategis bagi peningkatan daya saing nasional.
Jepang tercatat sebagai pemohon paten asing terbesar di Indonesia sejak 1991 dan dikenal memiliki sistem perlindungan kekayaan intelektual yang maju. “Kolaborasi dengan JPO merupakan langkah penting dalam memperkuat ekosistem inovasi Indonesia,” ujar Yusril.
Pembahasan teknis antara kedua pihak mencakup peningkatan kapasitas pemeriksa paten dan merek, pertukaran data serta metode klasifikasi, dan percepatan modernisasi layanan digital di bidang kekayaan intelektual. Yusril menegaskan bahwa dukungan teknis dari Jepang akan membantu Indonesia mempercepat hilirisasi teknologi serta menciptakan sistem KI yang lebih transparan, efisien, dan berstandar internasional.
Dukungan Jepang terhadap Keanggotaan Indonesia di OECD
Seluruh lembaga Jepang yang ditemui Yusril turut menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya Indonesia bergabung dengan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).
Komisioner JPO, Kasai Yasuyuki, menyampaikan apresiasinya atas kemajuan Indonesia. “Indonesia akan memikul tanggung jawab besar sebagai anggota baru,” tutur Kasai.
Menanggapi hal tersebut, Yusril menegaskan bahwa Indonesia sedang melaksanakan berbagai reformasi komprehensif di sektor hukum, administrasi pemerintahan, dan penegakan hukum guna memenuhi standar OECD. “Reformasi besar-besaran ini merupakan tanggung jawab yang saya emban sebagai Menko Kumham Imipas untuk memastikan Indonesia memenuhi seluruh persyaratan keanggotaan OECD,” ungkap Yusril.
Optimisme Penguatan Hubungan Bilateral Indonesia–Jepang
Mengakhiri rangkaian pertemuan di Jepang, Yusril menyampaikan optimisme terhadap masa depan hubungan bilateral kedua negara. Ia menilai bahwa penguatan kerja sama Indonesia–Jepang akan berdampak luas pada sektor hukum, pemerintahan, ekonomi, politik, hingga kerja sama internasional.
“Hubungan yang telah berlangsung selama ini harus terus diperkuat untuk menjawab tantangan global yang semakin kompleks,” tutur Menko Yusril.
Leave a Reply