Komdigi Kaji Aturan Sertifikasi Influencer, Belajar dari China

Komdigi Kaji Aturan Sertifikasi Influencer, Belajar dari Kebijakan Baru China

JOSS.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tengah mengaji kemungkinan penerapan kebijakan sertifikasi bagi para influencer di Indonesia, meniru regulasi yang baru diterapkan di China.

Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur konten yang bernuansa sensitif dan berpotensi memicu misinformasi di ruang digital. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemkomdigi, Bonifasius Wahyu Pudjianto, menyebut pihaknya masih melakukan diskusi dan analisis internal terkait aturan tersebut.

“Informasi ini masih baru, kami masih kaji dulu memang. Kami ada grup WA [WhatsApp], kami lagi bahas ‘Gimana ini isu ini? Ada negara udah mengeluarkan kebijakan baru nih’, ini masih kita kaji,” ujar Bonifasius di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat pada Kamis (30/10), melansir Antara.

Bonifasius menjelaskan bahwa Kemkomdigi selalu memantau kebijakan negara lain yang berkaitan dengan langkah menjaga ekosistem digital.

Ia mencontohkan, Indonesia belajar dari Australia yang membatasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah umur. Langkah tersebut mendorong lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).

Menurut Bonifasius, kebijakan sertifikasi untuk pemengaruh di China masih dalam tahap kajian dan analisis internal, karena pemerintah berupaya menyeimbangkan antara pencegahan misinformasi dan kebebasan berekspresi di dunia digital.

“Kita perlu menjaga, tapi jangan sampai terlalu mengekang. Kompetensi memang diperlukan, jangan sampai muncul tadi justru mereka yang membuat konten yang salah,” ujarnya.

Bonifasius menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum memutuskan apakah kebijakan serupa akan diterapkan di Indonesia.

“Kita harus mendengar [masukan]. Kalau perlu [diterapkan], oke, tapi gimana? Seperti apa? Kan pasti ada leveling grade-nya. Seperti apa harus kita atur? Menyasar siapa saja? Karena sekarang yang jadi konten kreator banyak banget,” kata Bonifasius.

Ia menambahkan, Kemkomdigi masih membuka ruang dialog dan masukan dari berbagai pihak untuk memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran dan tidak mengekang kreativitas.

Pemerintah China sebelumnya resmi menerapkan kebijakan baru yang mewajibkan pemengaruh dan pembuat konten memiliki ijazah atau sertifikasi akademik sebelum membahas topik profesional.

Aturan ini diumumkan pada 10 Oktober 2025 oleh Administrasi Radio dan Televisi Negara (NRTA) bersama Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata China. Kebijakan tersebut berlaku untuk konten di bidang kedokteran, hukum, keuangan, pendidikan, dan kesehatan, sektor yang dianggap paling rentan terhadap penyebaran informasi keliru.

Melalui kebijakan ini, platform digital seperti Douyin (TikTok versi Tiongkok), Bilibili, dan Weibo diwajibkan memverifikasi kelayakan akademik kreator sebelum mereka diizinkan memublikasikan konten profesional.

Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berujung pada sanksi berupa denda hingga 100.000 yuan (sekitar Rp230 juta) atau penutupan akun permanen.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya nasional China dalam menjaga integritas informasi daring serta mencegah penyebaran hoaks di ruang digital.

Bonifasius menyebut bahwa studi terhadap kebijakan negara lain, seperti China dan Australia, menjadi bahan pertimbangan penting dalam merumuskan arah kebijakan digital di Indonesia.
Menurutnya, regulasi yang diterapkan di luar negeri dapat memberikan inspirasi dalam membangun ekosistem digital yang sehat tanpa membatasi kebebasan masyarakat.

Sebagai contoh, kebijakan di Australia yang membatasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah umur menjadi salah satu acuan pemerintah dalam merancang PP Tunas.
Sedangkan kebijakan sertifikasi influencer di China dinilai menarik untuk dikaji karena bertujuan mencegah penyebaran misinformasi pada konten profesional.

Kemkomdigi berkomitmen membuka ruang dialog dengan para pelaku industri, akademisi, dan asosiasi kreator digital sebelum memutuskan kebijakan akhir.
Langkah ini dianggap penting untuk memastikan aturan yang dibuat tepat sasaran dan bisa diterima semua pihak.

“Kami membuka ruang dialog dan masukan agar aturan yang dibuat memang tepat sasaran dan tidak memberatkan,” kata Bonifasius.