Erick Thohir Indonesia siap hadapi konsekuensi IOC usai menolak visa atlet Israel, berpegang pada UUD 1945 dan kebijakan luar negeri.
JOSS.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menegaskan siap menerima konsekuensi dari keputusan Komite Olimpiade Internasional (IOC) yang melarang penyelenggaraan ajang olahraga di Tanah Air. Keputusan itu diambil menyusul penolakan visa terhadap enam atlet asal Israel yang dijadwalkan tampil dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta.
Dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (21/10/2025), Erick menyatakan bahwa keputusan pemerintah didasarkan pada prinsip konstitusi dan kebijakan luar negeri Indonesia yang telah lama dipegang teguh, yakni mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan.
“Langkah pemerintah menolak kedatangan delegasi Israel memiliki dasar hukum yang jelas. Ini bukan soal diskriminasi, tetapi soal konsistensi terhadap prinsip UUD 1945 dan kebijakan luar negeri Indonesia,” ujar Erick Thohir.
Penolakan visa atlet Israel berawal dari permohonan resmi Federasi Senam Internasional (FIG) kepada pemerintah Indonesia agar mengizinkan delegasi Israel berpartisipasi dalam kejuaraan dunia di Jakarta. Namun, Kemenpora melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri memutuskan untuk menolak permohonan tersebut.
Indonesia, hingga kini, tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Oleh karena itu, pemerintah menilai kehadiran delegasi Israel dalam event olahraga resmi berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan keamanan.
“Pemerintah berpegang pada prinsip menjaga keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik dalam setiap penyelenggaraan event internasional,” kata Erick.
Langkah ini, menurut Erick, juga sejalan dengan semangat Pembukaan UUD 1945 yang menolak segala bentuk penjajahan di dunia. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak bertentangan dengan semangat sportivitas, melainkan merupakan bagian dari sikap politik luar negeri Indonesia yang konsisten.
Komite Olimpiade Internasional (IOC) merespons keputusan tersebut dengan tegas. Dalam pernyataannya pada Rabu (22/10/2025), IOC menetapkan empat poin keputusan yang salah satunya menyebutkan bahwa federasi olahraga internasional di bawah naungan IOC diminta untuk tidak menyelenggarakan kejuaraan dunia atau turnamen resmi di Indonesia sampai ada jaminan akses bagi semua atlet tanpa diskriminasi.
Selain itu, IOC juga menunda semua pembahasan dengan Indonesia terkait kemungkinan menjadi tuan rumah event besar seperti Olimpiade atau Youth Olympic Games di masa depan.
“IOC menekankan pentingnya prinsip kesetaraan bagi seluruh atlet, tanpa memandang kebangsaan, agama, atau politik,” tulis IOC dalam keterangan resminya.
Langkah tersebut otomatis menggugurkan peluang Indonesia untuk menjadi kandidat tuan rumah Olimpiade 2036 yang sebelumnya sempat digadang-gadang oleh pemerintah.
Menpora Erick Thohir menyatakan bahwa pemerintah tidak gentar menghadapi konsekuensi tersebut. Menurutnya, sikap Indonesia justru mempertegas komitmen terhadap nilai-nilai konstitusional yang menjadi dasar berdirinya bangsa.
“Kami memahami bahwa keputusan ini membawa konsekuensi. Selama Indonesia belum bersedia menerima kehadiran delegasi Israel, IOC memutuskan bahwa Indonesia tidak dapat menjadi tuan rumah kejuaraan dunia atau event di bawah payung Olimpiade. Namun, kami siap menghadapinya,” ujar Erick.
Erick menambahkan bahwa pemerintah tetap fokus pada pembangunan olahraga nasional melalui blueprint yang sedang disusun. Program tersebut mencakup penguatan 17 cabang olahraga unggulan, pembangunan pusat latihan nasional, serta peningkatan kualitas pelatih dan atlet.
“Kami ingin olahraga nasional tetap maju. Indonesia akan terus aktif di berbagai ajang olahraga regional, Asia, maupun dunia,” imbuhnya.
Keputusan IOC diperkirakan berdampak pada berbagai aspek, mulai dari reputasi hingga ekonomi olahraga nasional. Indonesia, yang dalam beberapa tahun terakhir aktif menjadi tuan rumah berbagai kejuaraan dunia — seperti Piala Dunia U-20 (yang batal), FIBA World Cup 2023, dan Asian Games 2018 — kini menghadapi situasi sulit dalam diplomasi olahraga internasional.
Pengamat olahraga internasional dari Universitas Indonesia, Andri Siregar, menilai keputusan ini merupakan ujian diplomatik bagi Indonesia.
“Dalam konteks global, penolakan terhadap satu negara peserta bisa berdampak luas. Namun, Indonesia juga punya hak untuk mempertahankan kedaulatan dan prinsip politik luar negerinya,” ujarnya kepada Kompas.id.
Sementara itu, beberapa organisasi olahraga nasional berharap pemerintah segera melakukan komunikasi diplomatik agar sanksi IOC tidak berlangsung lama.
Sebagai tindak lanjut, Kemenpora bersama Komite Olimpiade Indonesia (KOI) akan melakukan koordinasi dengan federasi olahraga nasional untuk menyesuaikan jadwal dan kebijakan penyelenggaraan event internasional di dalam negeri.
Erick menegaskan, meski ada pembatasan dari IOC, Indonesia tetap akan menjadi tuan rumah berbagai ajang di tingkat Asia dan Asia Tenggara, seperti SEA Games dan Asian Games, selama berada di luar naungan langsung IOC.
Selain itu, Kemenpora berencana memperkuat diplomasi olahraga di tingkat ASEAN dan OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) untuk memperluas jejaring dan kesempatan bertanding bagi atlet Indonesia.
Leave a Reply