DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua dan anggota KPU karena 59 kali gunakan jet pribadi senilai Rp90 miliar dari anggaran negara.
JOSS.CO.ID, JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin dan empat anggotanya.
Sanksi tersebut diberikan setelah mereka terbukti melakukan 59 kali perjalanan dinas menggunakan jet pribadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024, dengan total biaya mencapai Rp90 miliar yang bersumber dari APBN.
Sidang pembacaan putusan digelar pada Selasa, 21 Oktober 2025 di kantor DKPP, Jakarta. Sidang dipimpin oleh anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo, yang menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar prinsip efisiensi dan integritas penyelenggara pemilu.
“Jumlah anggaran APBN yang digunakan kelima anggota KPU itu sebesar Rp90 miliar. Dari 59 kali perjalanan dengan jet pribadi, tidak ada satu pun yang berkaitan dengan distribusi logistik pemilu,” ujar Ratna Dewi dalam sidang terbuka.
Berdasarkan keputusan DKPP, sanksi diberikan kepada, Mochammad Afifuddin (Ketua KPU), Idham Holik (Anggota KPU), Parsadaan Harahap (Anggota KPU), August Mellaz (Anggota KPU) dan Yulianto Sudrajat (Anggota KPU)
Kelima pejabat KPU itu dianggap telah melakukan pelanggaran etik berat dengan menggunakan fasilitas mewah yang tidak sejalan dengan prinsip efisiensi dan kepatutan sebagai penyelenggara pemilu.
Dalam pemeriksaan, DKPP menemukan bahwa seluruh penerbangan jet pribadi tersebut tidak terkait distribusi logistik atau pemantauan wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) sebagaimana diklaim sebelumnya oleh KPU.
Sebaliknya, sebagian besar penerbangan justru menuju daerah yang memiliki penerbangan komersial reguler, seperti Bali, Surabaya, Makassar, hingga Kuala Lumpur (Malaysia) untuk keperluan pemantauan suara luar negeri.
Jenis jet pribadi yang digunakan disebut-sebut adalah Embraer Legacy 650, dengan kapasitas 13 penumpang dan biaya sewa rata-rata Rp1,5 miliar per penerbangan.
Menanggapi sanksi tersebut, Ketua KPU Mochammad Afifuddin menyatakan pihaknya menghormati keputusan DKPP. Ia menegaskan akan menjadikan kasus ini sebagai pelajaran penting bagi seluruh jajaran penyelenggara pemilu.
“Kami menghormati putusan DKPP dan akan menjadikannya pembelajaran. KPU berkomitmen memperkuat integritas dan transparansi dalam setiap kegiatan kedinasan,” kata Afifuddin saat dikonfirmasi, Rabu (22/10/2025).
Namun, Afifuddin enggan menjelaskan lebih detail alasan penggunaan jet pribadi itu dan menyerahkan sepenuhnya kepada hasil evaluasi internal lembaga.
Dalam pertimbangannya, DKPP menegaskan bahwa penggunaan fasilitas mewah seperti jet pribadi tidak mencerminkan sikap sederhana yang seharusnya dimiliki penyelenggara pemilu.
Ratna Dewi menjelaskan, penyelenggara pemilu wajib mengedepankan akuntabilitas, efisiensi, dan kepatutan dalam setiap aktivitasnya. Tindakan boros dan eksklusif dapat merusak citra lembaga serta mengikis kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan demokrasi.
“KPU adalah lembaga publik. Penggunaan fasilitas negara harus proporsional dan tidak boleh menimbulkan persepsi negatif di mata masyarakat,” tegas Ratna.
DKPP meminta agar KPU memperbaiki mekanisme pengawasan internal serta menyusun pedoman penggunaan fasilitas negara untuk pejabatnya.
Selain itu, DKPP mengingatkan agar setiap perjalanan dinas ke depan harus disertai laporan penggunaan anggaran yang rinci dan dapat diakses publik.
Pemerintah dan DPR juga didorong untuk melakukan evaluasi regulasi anggaran penyelenggara pemilu, agar kejadian serupa tidak terulang pada Pemilu berikutnya.
Leave a Reply