Pemangkasan Dana Rp 218 Miliar, ASN di Kota Solo Akan WFH Mingguan — Langkah “Frugal Living” dipimpin Wali Kota Solo
JOSS.CO.ID, SOLO — Sebagai respons terhadap pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp 218 miliar, Pemerintah Kota Solo melalui Respati Ardi (Wali Kota Solo) menetapkan kebijakan baru: sebagian pegawai aparatur sipil negara (ASN) akan menjalani sistem kerja dari rumah (WFH) seminggu sekali, dengan dukungan konsep “frugal living” (hidup hemat).
Pemangkasan dana TKD dari pusat memaksa Pemkot Solo untuk melakukan efisiensi anggaran. Di antaranya Penerapan WFH bagi pegawai yang tidak langsung melayani publik, yakni ASN di bagian sekretariat.
Pengelolaan biaya operasional yang lebih ketat — misalnya snack rapat dari tiga kali menjadi sekali, membawa tumbler sendiri, pengurangan konsumsi air mineral, hingga pengaturan pemakaian listrik dan air di OPD
Jaminan bahwa kebijakan penghematan tidak akan memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang telah diterima ASN Pemkot Solo.
Pengumuman kebijakan dilakukan sekitar pertengahan Oktober 2025 (terkait wacana pemangkasan TKD ke Rp 218 miliar). WFH satu kali seminggu direncanakan mulai diberlakukan tahun depan untuk pegawai yang memenuhi syarat. Pemangkasan dana TKD ditetapkan untuk anggaran tahun 2026.
Kebijakan diterapkan di lingkungan Pemerintah Kota Solo (Kota Surakarta), Provinsi Jawa Tengah, terutama untuk ASN di Pemkot yang menangani tugas kesekretariatan dan bukan layanan publik langsung.
Pemangkasan dana TKD dilakukan oleh Kemenkeu terhadap Kota Solo sebagai bagian dari kebijakan fiskal nasional untuk rasionalisasi anggaran daerah.
Untuk menjaga kelangsungan layanan publik dan memastikan keuangan daerah tetap seimbang, Pemkot Solo memilih langkah efisiensi — WFH dan gaya hidup frugal (hemat) — sebagai strategi penghematan.
Wali Kota Respati menilai bahwa penghematan biaya operasional (makan‐minum, listrik, transportasi, konsumsi air) dapat berdampak cepat dan nyata di lingkungan pemerintahan.
OPD yang tidak menangani pelayanan publik langsung akan dijadwalkan WFH sekali seminggu. Yang tetap harus hadir seperti Puskesmas, Satpol PP, sekolah, atau layanan masyarakat langsung tidak boleh WFH.
Langkah praktis, rapat bisa dilakukan via zoom, staf membawa tumbler sendiri, pengurangan frekuensi snack rapat, pengaturan penggunaan listrik dan air yang lebih efisien.
Pemkot memastikan bahwa meskipun ada efisiensi, TPP tidak akan dipotong untuk pegawai kepegawaian.
Sekda Kota Solo menyebut bahwa penghematan juga akan menempel pada “langganan‐langganan” seperti listrik, air, dan biaya konsumsi rutin lainnya di lingkungan OPD.
Leave a Reply