JOSS.CO.ID, Jakarta – Pihak Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) akhirnya angkat bicara menyusul temuan tambang ilegal seluas sekitar 4.000 hektar di wilayah delineasi IKN, Kalimantan Timur. Temuan ini datang dari Satuan Tugas Penanggulangan Aktivitas Ilegal (Satgas) yang menyebut aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) tersebut telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta kerugian ekonomi yang signifikan.
Satgas Penanggulangan Aktivitas Ilegal mengungkap bahwa aktivitas tambang ilegal tanpa izin telah berlangsung di kawasan hutan lindung dalam delineasi IKN. Luas kawasan terdampak diperkirakan mencapai 4.000 ha.
Kerugian negara akibat aktivitas ini bahkan disebut mencapai Rp 5,7 triliun, meliputi hilangnya batu bara senilai Rp 3,5 triliun dan kerusakan kayu/hutan sekitar Rp 2,2 triliun.
Lokasi kunci yang disebut antara lain: Bukit Tengkorak di dalam wilayah Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara / Penajam Paser Utara.
Pihak Otorita IKN, dengan Kepala Otorita Basuki Hadimuljono, yang menyatakan akan mengambil langkah tegas. Satgas Penanggulangan Aktivitas Ilegal yang melakukan identifikasi dan penindakan.
Aparat penegak hukum seperti Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) melalui Kasubdit Harda Ditreskrimum AKBP Harun Purwoko.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktur Penegakan Pidana Ma’mun yang memberikan himbauan kepada masyarakat agar segera mengurus legalitas usaha.
Pembangunan IKN yang berorientasi “kota hijau” dan berkelanjutan terancam oleh aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan. Kerugian negara yang besar hingga triliunan rupiah menunjukkan bahwa dampak sosial-ekonomi dan ekologis sangat nyata.
Aktivitas ilegal ini juga bisa mencoreng citra IKN sebagai kawasan strategis nasional dan proyek besar pemerintahan dan menjadi sinyal bahwa pengawasan terhadap kawasan hutan lindung dan wilayah pembangunan besar harus diperkuat.
Basuki Hadimuljono menyatakan pihaknya telah memasang plang larangan agar tidak ada pihak manapun melakukan aktivitas tambang di area hutan lindung. Pengusaha tambang diwajibkan melakukan reforestasi atau penghijauan kembali di bekas area tambang mereka.
Penyegelan lokasi tambang ilegal oleh petugas gabungan dari Otorita IKN, Kementerian LHK, Kementerian ESDM, TNI-Polri telah dilakukan. Masyarakat diimbau untuk mengurus legalitas usaha pertambangan agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum.
Otorita IKN bersama Satgas akan melaksanakan operasi besar-besaran untuk menghentikan total aktivitas pertambangan ilegal di seluruh kawasan yang masuk delineasi IKN.
Monitor dan audit atas area bekas pertambangan agar rehabilitasi lingkungan bisa berjalan sesuai target.
Publik dan pemangku kepentingan terkait akan diajak untuk mendukung pengawasan agar kawasan IKN benar-benar bersih dari kegiatan perusakan hutan.
Pengembangan kebijakan administratif untuk mempermudah legalitas usaha pertambangan tetapi tetap mengutamakan aspek lingkungan dan sosial.
± 4.000 hektar: luas area tambang ilegal di kawasan delineasi IKN. Kerugian negara: Rp 5,7 triliun (Rp 3,5 triliun hilangnya batu bara + Rp 2,2 triliun kerusakan hutan/kayu).
Lokasinya di Bukit Tengkorak, Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara / Penajam Paser Utara. Kebijakan tegas, pemasangan plang larangan, penyegelan lokasi ilegal, kewajiban reforestasi.
Sebagai informasi, pertambangan ilegal di kawasan hutan lindung membawa beberapa dampak penting, rusaknya tutupan hutan yang berdampak langsung terhadap biodiversitas dan ekosistem lokal.
Pencemaran air dan lahan karena aktivitas penambangan, dengan potensi merusak mata pencaharian warga sekitar.
Gangguan tata ruang pembangunan IKN yang telah direncanakan sebagai “smart forest city” dan potensi konflik sosial dengan masyarakat lokal karena eksploitasi ilegal tanpa legalitas jelas.
Leave a Reply