Duit Negara Diduga ‘Ngendon’ di Deposito Berjangka
JOSS.CO.ID, JAKARTA – Purbaya Yudhi Sadewa selaku Menteri Keuangan menyampaikan bahwa terdapat dana pemerintah pusat sebesar Rp 285,6 triliun yang ditempatkan dalam instrumen deposito berjangka per Agustus 2025. Nilai tersebut meningkat signifikan dari posisi Desember 2023 senilai Rp 204,1 triliun.
Pada Kamis (16/10/2025) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, ia menyatakan “Kita masih investigasi itu uang apa. Kalau saya tanya anak buah saya, mereka bilang nggak tahu, tapi saya yakin mereka tahu.”
Dana pemerintah yang seharusnya dikelola secara transparan oleh Kementerian Keuangan RI dan lembaga-negara terkait.
Penempatan dana dalam bentuk deposito berjangka di bank-bank komersial, termasuk bank milik negara (“Himbara”). Purbaya menilai penempatan itu menimbulkan kerugian karena return deposito jauh lebih rendah dibanding bunga obligasi yang dibayar negara.
Data per Agustus 2025; pertumbuhan dari posisi Desember 2023. Instrumen perbankan nasional, khususnya bank-bank komersial dan bank milik negara.
Purbaya mencurigai adanya praksis “permainan bunga” oleh pihak internal atau pihak lembaga yang menyimpan dana pemerintah.
Dana pemerintah yang seharusnya difokuskan ke instrumen lebih produktif malah “ngendon” di deposito berjangka, sehingga potensi return lebih rendah, serta transparansi asal‐usul yang dipertanyakan.
Purbaya terang-terangan menyebut bahwa penempatan dana dalam deposito berjangka untuk uang pemerintah sangat besar dan dianggap “terlalu besar kalau ditaruh di deposito seperti itu”.
“Itu kan naruh uang di deposito untuk dapat bunga, kan? … tapi sebetulnya return dari banknya kan lebih rendah dari bunga yang saya bayar untuk obligasi, kan? Pasti saya rugi kalau gitu.”
Dengan dana besar mengendap di deposito, ada potensi penurunan efektivitas pengelolaan keuangan negara, dana yang bisa dialihkan ke program pembangunan malah “beristirahat” di bank. Lebih rendahnya imbal hasil dibanding instrumen yang seharusnya dipakai, sehingga biaya pembiayaan negara menjadi kurang optimal.
Peningkatan dari Rp 204,1 triliun (Desember 2023) ke Rp 285,6 triliun (Agustus 2025) menunjukkan bahwa dalam kurun waktu kurang dari dua tahun dana tersebut bertambah secara signifikan — menimbulkan pertanyaan besar tentang mekanisme penempatan, kontrol, dan akuntabilitas.
Purbaya menyampaikan bahwa dirinya akan mengecek secara mendalam asal-usul dana apakah dana itu memang dari pemerintah pusat atau lembaga di bawah kementerian. Bank penerima, bank komersial dan Himbara disebut dalam pernyataannya.
Mekanisme penempatan, apakah sudah sesuai regulasi dan efektivitas pengelolaan kas negara dan potensi kerugian negara, bila return jauh lebih rendah dari instrumen pembiayaan lainnya.
Baca Juga: BPJS dan Kemenko PMK Bahas Rencana Pemutihan Tunggakan Iuran JKN
Leave a Reply