JOSS.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI Gamal Albinsaid mengusulkan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diatur dalam undang-undang (UU). Ia menilai, payung hukum yang kuat diperlukan agar program unggulan pemerintah tidak berhenti ketika terjadi pergantian pemerintahan.
Usulan tersebut disampaikan Gamal dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Menteri Kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).
“Tiga negara yang menjadi role model — India, Brasil, dan Jepang — semuanya punya regulasi undang-undang. Jadi, saya mengusulkan agar Indonesia juga mendorong adanya undang-undang Makan Bergizi Gratis (MBG),” kata Gamal dalam rapat tersebut.
Gamal menyebut India, Brasil, dan Jepang sebagai contoh negara yang sukses menjalankan program makan bergizi nasional. Ketiga negara itu, katanya, memiliki regulasi hukum yang mengatur mekanisme, pendanaan, dan tanggung jawab antar-lembaga.
“Kita berharap Indonesia bisa belajar dari negara-negara tersebut. Program makan bergizi mereka mampu menurunkan angka malnutrisi dan meningkatkan kehadiran siswa di sekolah,” ujar Gamal.
Ia menilai, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengadopsi model serupa, terutama dengan dukungan sumber daya pangan lokal dan komitmen pemerintah terhadap program penurunan stunting.
Menurut legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pembentukan undang-undang akan memperkuat keberlanjutan program MBG.
Gamal menguraikan tiga alasan utama mengapa MBG harus memiliki dasar hukum tetap, pertama menjamin keberlangsungan program lintas pemerintahan, dengan undang-undang, program MBG tidak akan terhenti meski terjadi pergantian presiden. Kedua mengatur kewenangan antar-pemangku kepentingan, UU dapat menegaskan tanggung jawab antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta. Ketiga mencegah konflik kepentingan, aturan hukum juga akan meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran dan memastikan transparansi dalam pelaksanaan program.
“Kita ingin program ini bertahan bahkan tiga, empat, sampai lima dekade ke depan,” tegas Gamal.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mulai diimplementasikan pada awal 2025.
Program ini menyasar anak-anak sekolah, ibu hamil, serta kelompok masyarakat rentan dengan tujuan meningkatkan status gizi dan menekan angka stunting.
Kementerian Kesehatan mencatat, angka stunting di Indonesia masih berada di kisaran 21,6 persen, sedangkan anemia pada remaja perempuan mencapai lebih dari 30 persen.
Dengan program MBG, pemerintah berharap angka tersebut dapat turun secara signifikan dalam lima tahun ke depan.
Selain dasar hukum, Gamal juga menyoroti pentingnya sinergi antar-lembaga dalam menjalankan program MBG. Ia menilai, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta akan memperkuat efektivitas program.
“UU MBG nantinya dapat mengatur hubungan negara dengan swasta, serta mendorong pemerintah daerah ikut berkontribusi lewat penganggaran,” ucapnya.
Menurut Gamal, penyusunan undang-undang juga dapat mengakomodasi peran CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan dalam mendukung penyediaan makanan bergizi, serta melibatkan koperasi lokal dan petani daerah dalam rantai distribusinya.
Komisi IX DPR berencana membahas lebih lanjut usulan tersebut dengan membentuk panitia kerja (Panja) untuk mengkaji kemungkinan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Makan Bergizi Gratis.
Proses pembahasan akan melibatkan sejumlah pihak terkait, seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Organisasi profesi dan akademisi bidang gizi.
Direktur Eksekutif Badan Gizi Nasional (BGN), dr. Fitri Wulandari, menyatakan dukungan terhadap usulan tersebut.
“Dengan adanya payung hukum, kita bisa memperkuat koordinasi lintas kementerian dan menjamin keberlanjutan program,” kata Fitri.
Meski ide tersebut mendapat banyak dukungan, sejumlah pihak mengingatkan bahwa tantangan terbesar terletak pada aspek pendanaan dan pengawasan.
Program MBG diperkirakan membutuhkan anggaran triliunan rupiah per tahun, tergantung pada skala penerapan nasionalnya.
Namun Gamal menilai, beban tersebut dapat dikurangi melalui mekanisme pembiayaan kolaboratif.
Beberapa skema yang diusulkan antara lain pemanfaatan CSR perusahaan pangan dan BUMN, dukungan pemerintah daerah melalui APBD, optimalisasi program bantuan sosial yang sudah ada dan digitalisasi sistem pendataan penerima manfaat agar lebih efisien dan transparan.
India, Brasil, dan Jepang telah membuktikan bahwa program makan bergizi bisa menjadi investasi jangka panjang.
Di India, Mid-Day Meal Scheme telah berjalan lebih dari dua dekade dan memberi makan 120 juta siswa setiap hari.
Di Brasil, Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) memastikan semua siswa menerima makanan sehat yang bersumber dari petani lokal.
Sementara di Jepang, School Lunch Act mengatur menu seimbang untuk pelajar sejak usia dini.
“Kunci keberhasilan mereka ada pada regulasi yang jelas dan dukungan pemerintah yang konsisten,” ujar Gamal menegaskan.
Gamal berharap pemerintah dan parlemen dapat segera menindaklanjuti usulan tersebut agar Indonesia memiliki UU Makan Bergizi Gratis pertama di Asia Tenggara.
Ia menekankan bahwa program ini bukan hanya soal bantuan sosial, melainkan strategi jangka panjang membangun generasi sehat dan produktif.
“Kalau kita ingin Indonesia Emas 2045, maka investasi terbesar harus dimulai dari gizi anak bangsa,” katanya.
Leave a Reply