JOSS.CO.ID, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan dua buronan, Riza Chalid dan Jurist Tan, tidak bisa berpindah negara atau menetap secara sah di luar negeri setelah paspor mereka dicabut. Dengan kondisi itu, satu-satunya pilihan bagi keduanya adalah kembali ke Indonesia menggunakan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) atau hidup dengan status overstay di negara tempat mereka bersembunyi.
“Pilihannya hanya dua: kembali ke Indonesia dengan SPLP, atau dia overstay,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (6/10/2025).
Anang menjelaskan, pencabutan paspor kedua buronan dilakukan melalui koordinasi antara Kejaksaan Agung dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Langkah itu diambil untuk membatasi ruang gerak Riza Chalid dan Jurist Tan di luar negeri, sehingga mempermudah proses hukum di dalam negeri.
“Dengan pencabutan paspor, izin tinggal di negara tempat persembunyian menjadi tidak sah. Mestinya, negara yang bersangkutan bisa mendeportasi karena mereka sudah ilegal,” ujarnya.
Menurut Kejagung, pencabutan paspor bukan berarti kedua buronan tersebut kehilangan kewarganegaraan Indonesia. “Pencabutan paspor tidak serta-merta membuat seseorang kehilangan status WNI,” tegas Anang.
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membenarkan bahwa pencabutan paspor dilakukan atas permintaan resmi Kejaksaan Agung.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan, paspor milik Jurist Tan dicabut sejak Senin (4 Agustus 2025).
“(Pencabutan) dilakukan sesuai permintaan Kejagung RI sejak tanggal 4 Agustus,” kata Agus dalam keterangannya, Rabu (13/8/2025).
Sementara itu, paspor milik Riza Chalid dicabut bersamaan dengan proses pencekalan pada 10 Juli 2025.
“Dicabut biar enggak bisa ke mana-mana. Kalau digunakan, pasti akan terdeteksi dan diinformasikan ke kami,” ujar Agus.
Dengan status paspor yang sudah tidak berlaku, Kejagung menilai peluang bagi negara tempat mereka bersembunyi untuk mendeportasi keduanya semakin besar. Pencabutan dokumen perjalanan tersebut secara otomatis membuat status keimigrasian mereka tidak sah.
“Secara hukum, kalau seseorang tidak punya paspor yang berlaku, dia otomatis ilegal di negara orang. Jadi bisa saja negara itu melakukan deportasi,” terang Anang.
Kejagung menegaskan, strategi ini merupakan bagian dari upaya membawa pulang para buronan agar proses hukum dapat dilanjutkan di Indonesia.
Bagi warga negara Indonesia yang paspornya telah dicabut, SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) menjadi satu-satunya dokumen resmi yang bisa digunakan untuk kembali ke Tanah Air.
SPLP diterbitkan oleh pemerintah Indonesia melalui perwakilan diplomatik, khusus untuk warga negara yang kehilangan atau tidak memiliki paspor.
Artinya, Riza Chalid dan Jurist Tan hanya bisa pulang ke Indonesia menggunakan SPLP bila mereka bersedia menyerahkan diri. Namun jika tidak, mereka berisiko menjadi pendatang ilegal di negara tempat persembunyian.
Riza Chalid dikenal sebagai pengusaha yang sempat terseret kasus dugaan korupsi pengelolaan minyak di PT Pertamina pada awal 2010-an. Ia juga sempat disebut dalam kasus “Papa Minta Saham” beberapa tahun silam.
Sementara itu, Jurist Tan merupakan mantan pejabat di lingkungan Kemendikbudristek yang kini menjadi buronan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop untuk sekolah.
Keduanya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Kejagung sejak pertengahan 2025. Upaya penangkapan terus dilakukan, termasuk melalui kerja sama dengan interpol dan otoritas imigrasi negara lain.
Kejagung juga menepis kabar yang menyebut pencabutan paspor membuat kedua buronan kehilangan kewarganegaraan.
“Pencabutan paspor hanya membatasi penggunaan dokumen perjalanan. Mereka tetap warga negara Indonesia, sehingga proses hukum tetap bisa dilakukan ketika mereka kembali,” ujar Anang.
Menurut pakar hukum internasional, pencabutan paspor merupakan mekanisme legal yang umum dilakukan untuk membatasi mobilitas pelaku kejahatan lintas negara, tanpa menghapus hak kewarganegaraan seseorang.
Kejagung memastikan terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Imigrasi, dan Interpol untuk menelusuri keberadaan kedua buronan tersebut.
“Tujuannya satu: menghadirkan mereka kembali ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” kata Anang.
Hingga kini, Kejagung belum menyebutkan secara spesifik di negara mana Riza Chalid dan Jurist Tan berada. Namun, lembaga itu memastikan bahwa red notice telah diajukan kepada Interpol sebagai bagian dari proses pelacakan internasional.
Untuk diketahui, fakta singkat nama Mohammad Riza Chalid & Jurist Tan, Status sebagai buronan Kejagung, Paspor dicabut Riza (10 Juli 2025), Jurist (4 Agustus 2025)
Opsi perjalanan SPLP atau overstay, Status hukum tetap WNI, kemungkinan tindakan negara asing di deportasi karena ilegal.
Leave a Reply