JOSS.CO.ID – Sebuah video menampilkan seorang perempuan yang mengaku pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah berorasi dan mengancam akan menggelar aksi demo pakai BH dan CD di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta, menjadi viral di media sosial.
Dalam video yang diunggah pada Minggu (5/10), perempuan itu mengenakan kerudung biru dan kemeja putih, menyampaikan rencana untuk mengerahkan 500 perempuan melakukan aksi protes hanya mengenakan BH dan celana dalam (CD).
Perempuan tersebut menyebut rencana aksi dilakukan karena ia merasa aparat penegak hukum tidak tegas menindak pihak-pihak yang, menurutnya, terus menyerang Presiden Jokowi di media sosial.
“Mabes Polri harus cepat selesaikan ini. Saya organisasi perempuan, kita 500 perempuan berencana akan turun memakai BH dan celana dalam untuk Mabes Polri,” ujarnya dalam video tersebut.
Ia juga menambahkan bahwa kelompoknya merasa marah karena Presiden Jokowi disebut terus menjadi sasaran ejekan di dunia maya.
“Kenapa kita marah? Karena Pak Jokowi tiap hari dibully,” katanya.
Video tersebut kemudian menjadi sorotan sejumlah tokoh politik. Salah satu yang menanggapi adalah politikus PDI Perjuangan Guntur Romli.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Guntur menilai bahwa perempuan itu bukan mewakili organisasi resmi.
“Bukan organisasi perempuan, tapi gerombolan ternak, karena hanya ternak yang mau mempermalukan dirinya untuk menjilat junjungannya,” tulis Guntur.
Ia menilai, ancaman aksi seperti itu menunjukkan bentuk fanatisme berlebihan yang justru merugikan citra Presiden Jokowi.
“Ini namanya pembodohan. Fanatisme yang harus dikecam. Tak boleh dimaklumi, apalagi dibela,” tambahnya.
Unggahan video tersebut menuai beragam komentar dari warganet. Sebagian besar menilai ancaman demo dengan pakaian dalam tidak pantas dan melanggar norma kesusilaan. Ada pula yang menduga aksi tersebut hanya gimmick politik untuk mencari perhatian publik.
Di platform X (Twitter) dan Instagram, sejumlah pengguna mengaitkan video itu dengan polarisasi politik yang masih terasa kuat menjelang tahun politik 2025–2026.
Sebagian lainnya menyerukan agar aparat menelusuri asal-usul video dan memastikan tidak ada unsur provokasi atau pelanggaran hukum di dalamnya.
Sejumlah pengamat komunikasi politik menilai aparat sebaiknya menelusuri konteks video tersebut, apakah merupakan bentuk ekspresi politik atau potensi provokasi publik yang dapat mengganggu ketertiban umum.
Pakar komunikasi publik dari Universitas Indonesia, Dr. Nurhayati, menilai ancaman seperti itu merupakan bentuk aksi simbolik yang keliru karena melibatkan unsur yang menyinggung kesusilaan.
“Demonstrasi merupakan hak warga negara, tapi harus dilakukan dengan cara yang bermartabat. Ketika simbol yang dipilih adalah pakaian dalam, pesan politiknya menjadi kabur dan malah menimbulkan reaksi negatif,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa penggunaan simbol ekstrem sering kali dimanfaatkan untuk mendulang perhatian publik di era media sosial, meskipun berisiko menimbulkan kontroversi dan pelanggaran etika.
Fenomena Fanatisme Politik
Fenomena ini dinilai mencerminkan fanatisme politik yang kian ekstrem di masyarakat. Dukungan terhadap figur tertentu sering kali melampaui batas rasionalitas dan etika publik.
Menurut pengamat politik dari Universitas Paramadina, Yuda Herdiana, hal tersebut bisa terjadi karena masyarakat mudah terpolarisasi dalam ekosistem media sosial.
“Fanatisme politik ini terbentuk dari ruang gema (echo chamber) di media sosial. Orang-orang hidup dalam gelembung informasi yang memperkuat keyakinan mereka tanpa mempertimbangkan fakta objektif,” ujar Yuda.
Kasus viral pendukung Jokowi yang mengancam demo hanya mengenakan BH dan CD di Mabes Polri menuai reaksi luas.
Meski bermula dari klaim pembelaan terhadap Presiden, aksi tersebut justru dikecam banyak pihak karena dinilai berlebihan dan menyalahi norma publik.
Tokoh PDIP Guntur Romli menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak bisa dibenarkan, menyebutnya sebagai bentuk pembodohan dan fanatisme yang patut dilawan.
Leave a Reply