BPJS Tanggung Operasi Usus Buntu, Ini Syarat dan Prosedurnya

JOSS.CO.ID – Pertanyaan mengenai apakah operasi usus buntu ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kerap muncul di tengah masyarakat. Kondisi medis ini tergolong darurat dan membutuhkan tindakan segera. Kabar baiknya, operasi usus buntu masuk dalam layanan yang dicover oleh BPJS, dengan syarat peserta mengikuti prosedur yang berlaku.

Operasi usus buntu menjadi salah satu dari 19 jenis operasi yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan sesuai daftar Kementerian Kesehatan. Dengan demikian, peserta aktif berhak mendapatkan layanan tanpa mengeluarkan biaya pribadi, asalkan memenuhi ketentuan administrasi.

Semua peserta BPJS Kesehatan, baik PBI (Penerima Bantuan Iuran) maupun mandiri, berhak mengajukan klaim untuk operasi ini. Namun, status keanggotaan harus aktif, tanpa tunggakan iuran.

Selain itu, operasi hanya bisa dilakukan di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Peserta wajib membawa dokumen lengkap, termasuk kartu BPJS/KIS, KTP, serta surat rujukan dari fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama.

Klaim dapat diproses setelah peserta menjalani alur resmi layanan BPJS. Proses diawali dengan pemeriksaan di puskesmas atau klinik sebagai faskes tingkat pertama. Bila dokter menyatakan pasien membutuhkan tindakan operasi, maka surat rujukan akan diterbitkan untuk rumah sakit rujukan.

Dalam kondisi gawat darurat, peserta tetap dapat langsung ditangani tanpa surat rujukan. Namun, rumah sakit harus mencatat bahwa tindakan dilakukan dalam keadaan emergensi.

Operasi usus buntu bisa dilakukan di rumah sakit rujukan yang menjadi mitra BPJS. Peserta disarankan untuk mengecek daftar rumah sakit mitra melalui aplikasi Mobile JKN atau bertanya langsung ke bagian administrasi rumah sakit tujuan.

Metode operasi yang ditanggung meliputi:

• Bedah terbuka (appendektomi konvensional)
• Laparoskopi (operasi dengan sayatan kecil menggunakan kamera)

Keduanya akan ditentukan oleh dokter sesuai kondisi medis pasien.

Ketaatan pada prosedur menjadi penting karena klaim bisa ditolak jika peserta:

• Tidak memiliki surat rujukan (kecuali darurat)
• Menjalani operasi di rumah sakit nonmitra BPJS
• Operasi dilakukan tanpa indikasi medis yang jelas
• Status kepesertaan tidak aktif atau menunggak iuran

Ketentuan ini diterapkan untuk memastikan klaim berjalan sesuai regulasi, serta menghindari penyalahgunaan layanan kesehatan.

Proses klaim BPJS Kesehatan dilakukan secara otomatis oleh rumah sakit yang menangani pasien. Peserta cukup memastikan semua dokumen administrasi lengkap dan status kepesertaan aktif.

BPJS menegaskan, tidak ada biaya tambahan bagi peserta sepanjang prosedur dipatuhi. Namun, biaya di luar standar layanan—seperti permintaan kamar kelas lebih tinggi—tidak akan ditanggung.

Tips agar Klaim Tidak Bermasalah

Untuk memastikan klaim berjalan lancar, peserta disarankan:

1. Mengecek status keaktifan BPJS secara rutin melalui aplikasi Mobile JKN.
2. Menyimpan seluruh dokumen medis, termasuk hasil pemeriksaan dan surat rujukan.
3. Tidak menunda pemeriksaan ke faskes pertama saat muncul gejala usus buntu.
4. Memastikan rumah sakit tujuan adalah mitra resmi BPJS.

BPJS Kesehatan menanggung biaya operasi usus buntu dengan syarat kepesertaan aktif, prosedur rujukan diikuti, dan tindakan dilakukan di rumah sakit mitra. Dalam kondisi darurat, operasi tetap dapat dilakukan tanpa rujukan, selama dicatat sesuai ketentuan medis.

Untuk informasi lebih detail, masyarakat dapat mengakses laman resmi BPJS Kesehatan.

Baca Juga: Skizofrenia Jadi Kasus Gangguan Jiwa Terbanyak, Klaim BPJS Capai Rp6,7 Triliun