Ibu-ibu di Jogja Kritik Program MBG dengan Aksi Pukul Panci di Bundaran UGM

JOSS.CO.ID, JOGJA – Puluhan perempuan yang tergabung dalam komunitas Suara Ibu Indonesia menggelar aksi damai di Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat (26/9/2025). Dalam aksi tersebut, massa pukul panci sebagai simbol protes terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai gagal dan memicu ribuan kasus keracunan di berbagai daerah.

Aksi Damai dengan Simbol Panci

Sekitar pukul 16.00 WIB, massa aksi mulai berkumpul. Mereka membawa poster bertuliskan kritik, seperti “6.618 Bukan Sekadar Angka, 6.618 Anak Telah Kau Racuni Pakai Duit Kami” dan “Kembalikan Daulat Pangan ke Dapur Ibu”. Suara aksi pukul panci yang bergema di jalanan, menjadi simbol peringatan keras kepada pemerintah.

Aksi ini, menurut para peserta, dilakukan untuk menyuarakan keresahan terhadap maraknya kasus keracunan siswa setelah mengonsumsi menu MBG di sekolah. Mereka menilai pemerintah lalai dalam pengawasan.

Pegiat Suara Ibu Indonesia, Kalis Mardiasih, menjelaskan aksi ini melibatkan akademisi, aktivis sosial, seniman, hingga masyarakat umum. Ia menegaskan program MBG yang seharusnya memberi solusi gizi justru menimbulkan masalah baru.

“Batas sabar kami sudah habis. Data menunjukkan ribuan anak keracunan setelah mengonsumsi MBG. Menurut JPPI jumlahnya menembus 8.000 kasus, sementara data CISDI mencatat 6.618 kasus per malam tadi,” kata Kalis.

Lima Tuntutan Massa Aksi

Dalam orasi, massa aksi menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah:

1. Menghentikan program MBG yang sentralistik dan militeristik.
2. Melakukan evaluasi total terhadap program MBG.
3. Membentuk tim pencari fakta independen untuk mengusut kasus keracunan.
4. Mengusut dugaan praktik korupsi dalam pelaksanaan MBG.
5. Mengembalikan peran pemenuhan gizi kepada komunitas dan daerah.

Mereka menegaskan bahwa dapur dan komunitas lokal lebih memahami kebutuhan gizi anak dibanding birokrasi pusat.

Desakan Pertanggungjawaban

Massa aksi mendesak Presiden, Badan Gizi Nasional (BGN), hingga Satuan Pengelola Program Gizi (SPPG) bertanggung jawab atas ribuan kasus keracunan yang terjadi sejak Januari hingga September 2025. Selain itu, pemerintah diminta memberikan hak pemulihan bagi para korban.

“Kami tidak bisa tinggal diam ketika anak-anak menjadi korban. Pemerintah harus serius melakukan evaluasi, bukan sekadar janji,” tambah Kalis.

Kasus Keracunan MBG di Daerah

Sejak digulirkan, program MBG memunculkan berbagai laporan keracunan di sejumlah provinsi, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Sulawesi. Banyak siswa harus mendapat perawatan medis usai menyantap menu MBG di sekolah.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai tata kelola distribusi dan pengawasan program yang menelan anggaran besar dari negara.

Dukungan dari Akademisi dan Aktivis

Selain ibu rumah tangga, aksi juga diikuti oleh akademisi, pegiat sosial, dan seniman. Mereka menilai program MBG gagal mengakomodasi kearifan lokal. Sentralisasi dianggap membuat menu tidak sesuai kebutuhan gizi maupun budaya makan anak di daerah.

“Kalau pemerintah serius, libatkan ibu-ibu dan komunitas sekolah. Jangan semua diputuskan dari pusat,” ujar seorang peserta aksi.

Respons Pemerintah

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian Pendidikan dan Badan Gizi Nasional belum memberikan tanggapan resmi. Namun, dalam pernyataan sebelumnya di situs Kementerian Pendidikan, pemerintah menyebut program MBG akan tetap berjalan dengan sejumlah perbaikan.

Bagi massa aksi, perbaikan tidak cukup jika nyawa anak-anak masih terancam.

Para peserta aksi menyatakan protes di Jogja ini bukan yang terakhir. Mereka berencana melanjutkan aksi serupa di kota lain jika pemerintah tidak segera merespons tuntutan.

“Ini bukan sekadar tentang panci, tapi tentang masa depan generasi,” pungkas Kalis.

Baca Juga: Cak Imin Pastikan Program MBG Tetap Berlanjut Meski Ada Kasus Keracunan