JOSS.CO.ID, JAKARTA – Usulan legalisasi kasino di Indonesia kembali menjadi pembahasan publik. Gagasan ini muncul dari anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar, Galih Kartasasmita, yang menilai keberadaan kasino dapat menjadi sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) baru.
Usulan tersebut disampaikan Galih dalam rapat kerja bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada Kamis (8/5/2025). Ia mencontohkan Uni Emirat Arab (UEA) yang mulai membuka kasino sebagai langkah diversifikasi ekonomi.
“UEA sudah mau jalankan kasino. Maksudnya, mereka berani berpikir out of the box. Kenapa kita tidak coba meniru langkah itu?” kata Galih, dikutip Jumat (30/5/2025).
Pandangan Ekonom: Masih Banyak Potensi Lain
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai legalisasi kasino memang bisa menambah PNBP. Namun, pemerintah juga perlu memaksimalkan sektor lain, khususnya sumber daya alam non-migas, yang hingga kini belum optimal.
“Apakah ada sumber PNBP lainnya selain dari judi atau kasino? Kalau masih banyak, tentu harus kita optimalkan terlebih dahulu. Dari batu bara hingga nikel, masih besar potensinya,” ujar Huda dalam keterangannya, Jumat (23/5/2025).
Huda menambahkan, jika wacana legalisasi kasino serius digarap, perlu ada pembahasan mendalam. Aturan yang jelas harus dibuat agar kasino tidak menyasar masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak membuka celah legalisasi judi online.
“Kalau sampai judi online juga minta status legal, itu akan jauh lebih berbahaya,” ujarnya.
Catatan Sejarah Kasino di Jakarta
Perdebatan mengenai legalisasi kasino sejatinya bukan hal baru di Indonesia. Pada 1967, Gubernur Jakarta Ali Sadikin pernah melegalkan perjudian sebagai salah satu cara menambah anggaran pembangunan ibu kota.
Kala itu, kasino resmi pertama beroperasi di kawasan Petak Sembilan, Glodok, melalui kerja sama dengan seorang warga keturunan Tionghoa bernama Atang. Kasino tersebut hanya diperuntukkan bagi warga keturunan Tionghoa, sementara WNI tidak diperbolehkan berjudi.
Menurut arsip Kompas tahun 1967, kasino di Glodok menyumbang pajak sebesar Rp25 juta per bulan kepada pemerintah DKI Jakarta. Dana itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sekolah, hingga rumah sakit.
Selain di Glodok, arena perjudian juga dibuka di Ancol. Selama sekitar satu dekade, kebijakan ini berhasil meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan. Namun, praktik kasino berakhir pada 1974 setelah pemerintah pusat mengesahkan UU No.7 Tahun 1974 yang melarang perjudian.
Meskipun memiliki potensi ekonomi, wacana legalisasi kasino dinilai sulit diwujudkan. Selain harus merevisi undang-undang, pemerintah juga harus berhadapan dengan resistensi masyarakat dari sisi moral dan agama.
“Secara regulasi jelas perlu perubahan besar. Dari sisi sosial pun ada tantangan karena mayoritas masyarakat menolak praktik judi,” kata Huda.
Sejauh ini, pemerintah belum memberikan sikap resmi terkait usulan tersebut.
Wacana legalisasi kasino di Indonesia kembali mencuat lewat usulan DPR. Ada yang menilai kebijakan ini dapat menambah penerimaan negara, tetapi ada pula kekhawatiran mengenai dampak sosial dan hukum.
Sejarah mencatat, kasino pernah menjadi penyumbang besar bagi pembangunan Jakarta di era Ali Sadikin. Namun, pada akhirnya, praktik tersebut dilarang demi menjaga norma hukum dan moral di Indonesia.
Leave a Reply